Jokowi Sebut Stok Masker di Indonesia Ada 50 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan ada 50 juta stok masker di Indonesia pasca-kasus 2 WNI positif Virus Corona. Sejumlah pemerintah daerah meminta warganya tak panik memborong masker. Pasalnya, alat kesehatan ini dianjurkan hanya untuk yang sakit.

Hal ini menyusul informasi kelangkaan masker pasca-dua warga Depok, Jawa Barat, dinyatakan positif Virus Corona atau Covid-19. Apotek dan toserba di berbagai daerah pun kehabisan stok. Jikapun ada, harga sekotak masker bisa mencapai Rp1 juta hingga belasan juta rupiah di toko daring atau online shop.

"Nanti Pak Menteri biar cek. Tapi dari informasi yang saya terima, stok yang di dalam negeri kurang lebih 50 juta masker ada," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3).

Ia tak menampik terdapat sejumlah jenis masker tertentu yang langka di pasaran. "Memang pada masker-masker tertentu itu yang barangnya langka," katanya, tanpa merinci jenis maskernya.

Lihat juga: Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Penimbun Masker

Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat tak gegabah dengan memborong seluruh kebutuhan pokok hingga masker dan hand sanitizer. Menurutnya, sikap panic buying di sejumlah tempat perbelanjaan ini justru akan membuat stok habis.

"Masyarakat tidak perlu memborong kebutuhan sehari-hari yang justru bikin langka karena pembelian besar-besaran, tindakan memborong, dan menimbun itu sendiri," ucap Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu memastikan stok kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat. Ia mengaku telah mengecek langsung ke Bulog dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait ketersediaan barang tersebut.

"Pemerintah menjamin ketersediaan barang dan obat-obatan yang ada. Saya tadi sudah cek ke Bulog, cek ke Aprindo, semua memberikan jaminan ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan," tuturnya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Terpisah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung dan Dinkes Kota Depok meminta masyarakat tidak memborong masker terkait penyebaran Virus Corona.

"Yang menggunakan masker adalah untuk yang sakit dan sedang merawat yang sakit atau petugas kesehatan. Jadi masyarakat tidak perlu memborong masker jika tidak dibutuhkan," kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung Rosye Arosdiani Apip, Selasa (3/3).

Rosye menjelaskan masker diperlukan untuk menyaring partikel yang ke luar dari dalam tubuh seperti ketika batuk atau bersin.

"Yang sehat tidak direkomendasikan untuk menggunakan masker. Lebih baik maskernya diberikan ke yang sakit," tuturnya.

Lihat juga: Virus Corona, Polisi Bakal Jerat Pidana Penimbun Masker

Di tempat terpisah, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengklaim stok masker di Depok masih cukup setelah sehari sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah memberikan 10 ribu masker ke Pemkot Depok.

Meski demikian, kata Idris, stok akan tetap habis jika panic buying tak dihentikan.

"Tolong ini tidak dilakukan lagi," tuturnya.

Pelanggaran Hukum

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meminta kepolisian untuk menindak pihak yang memanfaatkan keadaan ini untuk mencari keuntungan pribadi, seperti menjual masker dan bahan makanan dengan harga selangit.

[Gambas:Video CNN]
"Dari laporan yang saya dapat ada lonjakan harga masker di daerah kita dan masyarakat juga mulai memborong kebutuhan-kebutuhan pokok. Saya rasa ini berlebihan,"

"Kami juga meminta kepada Polda Sumut bekerja sama dengan Dinas Perindustrian melacak pedagang yang menaikkan harga masker secara tidak masuk akal atau bahan-bahan makanan," kata Musa Rajekshah, Selasa (3/3).

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan melonjaknya harga masker tidak sejalan dengan perlindungan konsumen. Fenomena eksploitasi kebutuhan konsumen ini, kata dia, berpotensi melanggar UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Lihat juga: Virus Corona, Apotek Kehabisan Stok Masker di Yogyakarta

"Perilaku menimbun barang untuk mengambil keuntungan di luar kewajaran tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika bisnis. Dalam sisi hukum, pedagang melanggar Pasal 107 di UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dapat dipidanakan paling lama lima tahun dan/atau denda lima puluh miliar rupiah," terang Ira.

Ia pun meminta konsumen yang merasa dirugikan mengadukannya kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

(psp/thr/hyg/fnr/arh)