Dugaan Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, DPRD Panggil BUMD DKI

CNN Indonesia | Jumat, 13/03/2020 06:23 WIB
Dugaan Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, DPRD Panggil BUMD DKI Ilustrasi rumah DP 0 rupiah. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil PD Sarana Jaya terkait pengusutan kepolisian terhadap dugaan korupsi pengadaan lahan perumahan DP 0 rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur. Rumah DP 0 rupiah merupakan program unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menyatakan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada PD Sarana Jaya.

"Komisi sudah bersurat ke PD Sarana Jaya mengenai hal ini. Kalau enggak salah kita sudah terjadwal bertemu pada pekan depan," kata Eneng kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/3).


Eneng menjelaskan pihaknya masih belum tahu pasti duduk persoalan dugaan korupsi tersebut. Ia mengaku hanya mendengar kabar tersebut dari media sehingga menunggu PD Sarana Jaya untuk memberikan klarifikasi langsung.

"Jadi belum ada kabar juga, kita masih dengarkan sekilas, makanya kita panggil," jelas Eneng.

Secara umum biasanya PD Sarana Jaya tidak melaporkan neraca keuangannya kepada dewan. Eneng mengatakan, PD Sarana Jaya selama ini hanya menyampaikan ke Dewan soal keberlangsuangan pembangunan rumah DP 0 rupiah.

"Kalau soal neraca keuangan kan memang kita tidak tahu, paling progress-nya seperti apa dan targetnya seperti apa. Itu saja," tegas dia.

"Yang kita bisa kritisi itu program untuk mengatasi keterbatasan rumah di Jakarta atau memberikan rumah murah bagi masyarakat. Itu Pemprov (DKI) harus jawab dulu dan dilihat apakah sesuai dengan target enggak sekarang," katanya.

[Gambas:Video CNN]
Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang mendalami dugaan korupsi pembelian aset oleh PD Sarana Jaya periode 2018-2020 untuk lahan proyek rumah DP 0 rupiah. Proyek perumahan tersebut menjadi janji politik Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 lalu.

PD Sarana Jaya sendiri merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan hingga saat ini kepolisian masih mengklarifikasi PD Sarana Jaya terkait pembelian lahan perumahan DP 0 rupiah tersebut.

Namun belum ada penjelasan detail dari Argo terkait hal ini.

"Ya, sedang dimintai klarifikasi," kata Argo seperti dikutip dari situs resmi Humas Mabes Polri, Selasa (10/3). (ctr/osc)