Tim Corona Anies Dirombak Lewat Keputusan Jokowi

CNN Indonesia | Selasa, 17/03/2020 17:51 WIB
Sebelum tim bentukan Pemprov DKI Jakarta dirombak, Mendagri Tito Karnavian mengklaim hubungan pusat dengan pemda baik-baik saja. Tim penanganan virus corona di DKI Jakarta bentukan Gubernur Anies Baswedan dirombak dengan Keputusan Presiden Jokowi (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan guna menggantikan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penanggulangan virus corona di ibu kota. Dengan demikian, keanggotaan dan tindakan penanganan corona di Jakarta harus mengikuti keputusan Jokowi.

Hal itu disampaikan Mantan Ketua Tim Reaksi Cepat Covid-19 DKI Jakarta Catur Laswanto. Dia mengatakan Keputusan Gubernur DKI No. 291 tahun 2020 digantikan dengan Keputusan Presiden No. 7 tahun 2020.

Guna menjalankan keputusan Jokowi tersebut, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur No. 328 tahun 2020 berisi pembentukan gugus tugas baru.


"Tim ini diselaraskan, disesuaikan dan dibentuk tim baru. Pergub 328 Tahun 2020 yaitu gugus tugas percepatan Covid-19 di DKI," ucap Catur, Selasa (17/3).

Ada sejumlah perubahan sejak Jokowi menerbitkan Keppres. Misalnya, ketua gugus tugas penanggulangan virus corona yang baru diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah menggantikan Catur Laswanto. Saefullah sekaligus merangkap sebagai ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebelum Keppres terbit, tim penanganan corona di DKI Jakarta didominasi oleh PNS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kini, mengikutsertakan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dari TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi serta Pengadilan Tinggi.

"Gugus tugas itu dilengkapi juga dengan unsur yang lebih luas, yaitu mewakili asosiasi kesehatan, kemudian ada asosiasi media dan kehumasan," kata Catur.
[Gambas:Video CNN]
Sejak virus corona merebak di Indonesia, ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sejumlah pengamat kebijakan publik dan politik menilai Anies lebih transparan ketimbang pemerintah pusat.

Anies juga sempat membatasi operasional transportasi publik pada Senin (16/3). Antrean mengular di berbagai titik hingga kemudian Anies merevisi kebijakan itu usai permintaan dari Jokowi.

Guna menghentikan polemik, pemerintah pusat berulang kali menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan baik-baik saja. Terbaru, itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian yang sengaja mendatangi kantor Anies pada hari ini, Selasa (17/3).

Sejauh ini, telah ada 172 orang yang positif terjangkit virus corona. Pemerintah pusat menyatakan paling banyak ditemukan di DKI Jakarta lantaran banyak pintu masuk dari berbagai daerah dan mobilitas penduduk yang tinggi.
(ctr/bmw)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK