Penutupan pos perbatasan di Papua dilakukan untuk mencegah penularan virus corona.
"Mendagri pada 13 Maret 2020 telah mengirim surat berisi pengetatan pos perbatasan dalam rangka mencegah Covid-19. Artinya pengecekan lalu lintas orang agar bebas Covid-19 sudah dilakukan untuk kurangi resiko penularan," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (25/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, Tito juga menginstruksikan agar dukungan kepada petugas pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dikerahkan. Ini untuk memaksimalkan pemeriksaan pada lintas batas negara di kawasan perbatasan negara.
Lebih lanjut Kastorius mengatakan Papua tidak melakukan lockdown terkait wabah corona. Melainkan hanya menyangkut akses pintu keluar masuk di pos perbatasan.
"Banyak warga WNI di luar perbatasan yang diminta keluar oleh negara perbatasan dan sebaliknya. Maka Mendagri bersama dengan Pemda di wilayah perbatasan seperti Papua sudah berkoordinasi tentang arus keluar masuk ini," tambahnya.
"Namun untuk angkutan barang dan bahan makanan tetap akan dibuka," kata Gubernur Enembe seusai memimpin rapat Forkopimda terkait Covid-19 di Jayapura, dikutip Antara, Selasa (24/3).
Penutupan selama 14 hari ke depan akan diperpanjang bila terjadi peningkatan kasus. Enembe sendiri menyatakan tidak ada istilah lockdown yang diterapkan, melainkan pembatasan sosial.
Status Siaga Darurat sudah ditetapkan di Papua mulai 17 Maret lalu. Penetapan status akan berlangsung hingga 17 April nanti. Ini dilakukan seiring meningkatkan jumlah ODP, PDP dan pasien positif corona di Papua.
Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian |
Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian