Ribuan Teken Petisi Tolak Rapid Test Corona 500 Anggota DPR

CNN Indonesia
Selasa, 24 Mar 2020 13:23 WIB
Petisi untuk  Jokowi, Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid, dan Menkes itu meminta pemerintah tak memberi alokasi khusus tes ke DPR dan keluarganya.
Ilustrasi pelaksanaan tes laboratorium. (iStockphoto/busracavus)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lebih dari 11 ribu orang telah menandatangani petisi agar pemerintah tidak memberikan alokasi khusus rapid test kit virus corona (Covid-19) kepada anggota DPR dan keluarganya.  

Petisi tersebut diketahui dimulai warga atas nama Michelle Dian Lestari. Ia menujukan petisi tersebut kepada sejumlah pihak di pemerintahan yakni Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Hingga Selasa (24/3), pukul 13.13 WIB, petisi sudah ditandatangani 11.240 orang.

Diketahui, jumlah anggota DPR sekitar 575 orang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Agar rapid test kit tidak diberikan kepada anggota DPR, keluarga, dan karyawan mereka, melainkan kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan tenaga kesehatan di garda terdepan yang lebih membutuhkan," tulis Michelle dalam petisi tersebut.

Dalam petisi yang dimuat di situs Change.org itu, sang pembuat juga meminta agar anggota DPR mengadakan sendiri rapid test dari asuransi mereka, atau setidaknya menunggu hingga semua ODP dan tenaga kesehatan diberikan test Covid-19 hingga tuntas.

Publik sebelumnya menyoroti rencana tes kesehatan terkait virus corona khusus untuk 575 anggota DPR RI dan keluarganya. Tes tersebut rencananya akan digelar di dua kompleks perumahan DPR RI akhir pekan ini.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan tes kesehatan itu dijadwalkan berdasarkan permintaan para anggota dewan. Adapun, dana yang digunakan berasal dari patungan para anggota DPR RI.

Dalam petisinya, Michelle menilai tidak ada urgensi mengetes 527 anggota DPR bersama keluarganya. Sementara, di sisi lain, masih ada ribuan lain orang yang lebih memerlukan tersebut.

"Adalah hak setiap warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kewajiban pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai dana, akses ataupun kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik," ujar Michelle dalam petisinya.

[Gambas:Video CNN]
Seperti diketahui, pemerintah telah menerima 150 ribu kit alat uji corona yang didatangkan dari China. Rencananya, test kit itu akan segera disalurkan ke seluruh wilayah terutama dengan tingkat persebaran tinggi.

Indonesia diketahui menjadi negara dengan jumlah kematian tertinggi akibat corona di kawasan Asia Tenggara. Sejak kasus positif pertama diungkap pada 2 Maret lalu, hingga Senin (23/3), ada 579 kasus positif corona di Indonesia di mana 49 orang meninggal dunia, dan 30 di antaranya dinyatakan sembuh.



(dmi/kid)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER