Tak Direstui Pusat, Depok Batalkan Karantina Wilayah
CNN Indonesia
Selasa, 31 Mar 2020 18:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membatalkan rencana karantina wilayah atau lockdown meski jumlah pasien positif virus corona (Covid-19)terus melonjak. Keputusan diambil berdasarkan arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Senin (30/3).
"Menindaklanjuti arahan pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat bahwa untuk saat ini tidak ada kebijakan karantina wilayah," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).
Namun demikian, Idris menuturkan pihaknya sudah membentuk Kampung Siaga Covid-19 untuk menekan penyebaran virus corona di Kota Depok. Kampung Siaga Covid-19 bakal diterapkan secara menyeluruh di Kota Depok secara bertahap.
Kampung Siaga Covid-19 sebelumnya telah dibentuk Idris kurang dari sepekan lalu. Kata dia, Kampung Siaga dibentuk mulai level RW dengan melibatkan partisipasi aktif warga, mulai dari satgas siaga, kesehatan, keamanan, logistik dan humas.
Kampung Siaga bakal memantau kasus penyebaran Covid-19, mulai dari kasus yang terkonfirmasi positif, Pasien dalam Pengawasan (PDP), Orang dalam Pemantauan (ODP), hingga warga yang tengah melakukan isolasi mandiri. Warga, kata Idris, akan dilibatkan untuk distribusi bantuan logistik hingga, informasi layanan kesehatan.
"Sebagai pilot project bisa dilihat di Kampung Siaga Covid-19 di Perumahan Kalibaru Permai-Cilodong dan beberapa RW lainnya, saat ini sedang bergerak di RW-RW lainnya," kata Idris, Jumat (27/3).
[Gambas:Video CNN]
Kampung Siaga Covid-19 akan bekerjasama dengan sekolah serta relawan. Idris juga membentuk tim penerima bantuan dari masyarakat yang akan dikoordinir Koordinator bidang pencegahan, melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
Sementara itu, Pemkot Depok saat ini mencatat, per Senin (30/1), jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 40 orang dengan empat orang di antaranya meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 14 PDP juga dinyatakan meninggal.
Di lingkup nasional, telah ada 1.414 orang yang positif terinfeksi virus corona hingga Senin (30/3). Sebanyak 122 orang meninggal dunia dan 75 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Diketahui, karantina wilayah hanya boleh ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini menteri kabinet. Hal itu diatur dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pemerintah pusat juga berulang kali mengingatkan agar kepala daerah tidak memberlakukan karantina wilayah. Wewenang sepenuhnya berada di tingkat pemerintah pusat.
(thr/bmw)
"Menindaklanjuti arahan pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat bahwa untuk saat ini tidak ada kebijakan karantina wilayah," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).
Namun demikian, Idris menuturkan pihaknya sudah membentuk Kampung Siaga Covid-19 untuk menekan penyebaran virus corona di Kota Depok. Kampung Siaga Covid-19 bakal diterapkan secara menyeluruh di Kota Depok secara bertahap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kampung Siaga bakal memantau kasus penyebaran Covid-19, mulai dari kasus yang terkonfirmasi positif, Pasien dalam Pengawasan (PDP), Orang dalam Pemantauan (ODP), hingga warga yang tengah melakukan isolasi mandiri. Warga, kata Idris, akan dilibatkan untuk distribusi bantuan logistik hingga, informasi layanan kesehatan.
Sementara itu, Pemkot Depok saat ini mencatat, per Senin (30/1), jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 40 orang dengan empat orang di antaranya meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 14 PDP juga dinyatakan meninggal.
Di lingkup nasional, telah ada 1.414 orang yang positif terinfeksi virus corona hingga Senin (30/3). Sebanyak 122 orang meninggal dunia dan 75 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Diketahui, karantina wilayah hanya boleh ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini menteri kabinet. Hal itu diatur dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pemerintah pusat juga berulang kali mengingatkan agar kepala daerah tidak memberlakukan karantina wilayah. Wewenang sepenuhnya berada di tingkat pemerintah pusat.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK