Dewan Profesor Unpad Dorong Ridwan Kamil Bangun RS Darurat
hyg | CNN Indonesia
Rabu, 01 Apr 2020 18:29 WIB
Bandung, CNN Indonesia -- Dewan Profesor Universitas Padjadjaran menyampaikan delapan usulan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penanganan virus corona (Covid-19) di Jawa Barat. Salah satunya meminta Provinsi Jabar membuat rumah sakit baru di hotel atau tempat lain sebagaimana penggunaan Wisma Atlet di DKI Jakarta.
Sebanyak delapan usulan yang disampaikan Dewan Profesor kepada Emil tersebut diinisiasi oleh sejumlah Guru Besar Unpad. Usulan tersebut telah dibukukan untuk kemudian disampaikan kepada jajaran di Pemprov Jabar.
"Buku Usulan Pemikiran Dewan Profesor Universitas Padjadjaran terkait Penanganan CORVID-19 ini diinisiasi oleh para Profesor yang mendapat sambutan dan dukungan dari Ketua Dewan Profesor, Ketua Senat Akademik dan tentunya dari Rektor Universitas Padjadjaran," tulis editor sekaligus perumus usulan Tarkus Suganda, seperti dikutip dari laman resmi Unpad, Rabu (1/4).
Berdasarkan analisis dari 20 kontributor pengusul, dijelaskan bahwa jumlah penduduk tertular virus corona terus meningkat secara cepat di Indonesia. Berdasarkan data pertambahan jumlah orang terinfeksi dan prediksi para ahli, tren bertambahnya penderita masih akan terus meningkat akibat kurang efektifnya kebijakan yang diberlakukan saat ini.
Tarkus juga menilai pembatasan sosial seperti social distancing dan physical distancing tidak efektif. Dua penyebabnya adalah informasi kebijakan ini masih simpang siur di masyarakat, serta sosialisasi yang masih kurang masif di sejumlah media.
Tenaga kesehatan menjadi golongan masyarakat terbesar yaitu 12 persen yang menunjukkan hasil positif terinfeksi virus corona. Di lingkup Rumah Sakit Pendidikan, peserta pendidikan dokter spesialis paling berpotensi terpapar penderita, sehingga sebagian besar dikhawatirkan termasuk ODP.
"Terlebih lagi jam jaga yang panjang bagi mereka mengakibatkan kelelahan dan berisiko untuk mengalami sakit yang berat, sementara banyak petugas kesehatan bekerja tanpa alat pelindung diri (APD) yang standar, bahkan ada yang tidak menggunakannya," tutur Tarkus.
[Gambas:Video CNN]
Berikut delapan usulan Dewan Profesor Unpad terkait penanganan virus corona di Jawa Barat.
1. Membuat RS baru di hotel atau tempat lain sebagaimana penggunaan Wisma Atlet di DKI Jakarta.
2. Mengembangkan RS yang sedang dibangun seperti RS Edelweis sebagai RS Covid-19.
3. Menjadikan RS Al Islam dan RS Al Ihsan dan RS provinsi lainnya menjadi rumah sakit khusus Covid-19 sebagai pendukung RS Hasan Sadikin.
4. Sosialisasi pemahaman karantina wilayah yang intensif dan jelas kepada masyarakat, termasuk hak minimal dan kewajiban masyarakat, termasuk sanksi jika melanggar ketetapan karantina wilayah dan durasi berapa lama karantina wilayah akan diberlakukan.
5. Melakukan active case finding dengan pemeriksaan rapid test masif untuk masyarakat luas yang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR bila positif atau diulang 7-14 hari kemudian bila negatif.
6. Terkait rapid mass screening maka pemerintah diimbau untuk melakukan pengadaan BHP untuk rapid mass screening, memperluas laboratorium rujukan, termasuk laboratorium perguruan tinggi dan rumah sakit yang kapabel.
7. Perlindungan tenaga kesehatan dengan APD standar. Mapping jumlah tenaga kesehatan (dokter, perawat, paramedis, dll) untuk memperkirakan jumlah kebutuhan APD dalam 2-3 bulan ke depan dan menyiapkan lapisan ke-2, ke-3, dst jika diperlukan.
8. Pemerintah Provinsi memenuhi kewajiban pelayanan masyarakat, jaminan sosial dan kesehatan selama masa karantina wilayah. (gil)
Sebanyak delapan usulan yang disampaikan Dewan Profesor kepada Emil tersebut diinisiasi oleh sejumlah Guru Besar Unpad. Usulan tersebut telah dibukukan untuk kemudian disampaikan kepada jajaran di Pemprov Jabar.
"Buku Usulan Pemikiran Dewan Profesor Universitas Padjadjaran terkait Penanganan CORVID-19 ini diinisiasi oleh para Profesor yang mendapat sambutan dan dukungan dari Ketua Dewan Profesor, Ketua Senat Akademik dan tentunya dari Rektor Universitas Padjadjaran," tulis editor sekaligus perumus usulan Tarkus Suganda, seperti dikutip dari laman resmi Unpad, Rabu (1/4).
Berdasarkan analisis dari 20 kontributor pengusul, dijelaskan bahwa jumlah penduduk tertular virus corona terus meningkat secara cepat di Indonesia. Berdasarkan data pertambahan jumlah orang terinfeksi dan prediksi para ahli, tren bertambahnya penderita masih akan terus meningkat akibat kurang efektifnya kebijakan yang diberlakukan saat ini.
Tarkus juga menilai pembatasan sosial seperti social distancing dan physical distancing tidak efektif. Dua penyebabnya adalah informasi kebijakan ini masih simpang siur di masyarakat, serta sosialisasi yang masih kurang masif di sejumlah media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terlebih lagi jam jaga yang panjang bagi mereka mengakibatkan kelelahan dan berisiko untuk mengalami sakit yang berat, sementara banyak petugas kesehatan bekerja tanpa alat pelindung diri (APD) yang standar, bahkan ada yang tidak menggunakannya," tutur Tarkus.
Berikut delapan usulan Dewan Profesor Unpad terkait penanganan virus corona di Jawa Barat.
1. Membuat RS baru di hotel atau tempat lain sebagaimana penggunaan Wisma Atlet di DKI Jakarta.
2. Mengembangkan RS yang sedang dibangun seperti RS Edelweis sebagai RS Covid-19.
3. Menjadikan RS Al Islam dan RS Al Ihsan dan RS provinsi lainnya menjadi rumah sakit khusus Covid-19 sebagai pendukung RS Hasan Sadikin.
4. Sosialisasi pemahaman karantina wilayah yang intensif dan jelas kepada masyarakat, termasuk hak minimal dan kewajiban masyarakat, termasuk sanksi jika melanggar ketetapan karantina wilayah dan durasi berapa lama karantina wilayah akan diberlakukan.
5. Melakukan active case finding dengan pemeriksaan rapid test masif untuk masyarakat luas yang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR bila positif atau diulang 7-14 hari kemudian bila negatif.
6. Terkait rapid mass screening maka pemerintah diimbau untuk melakukan pengadaan BHP untuk rapid mass screening, memperluas laboratorium rujukan, termasuk laboratorium perguruan tinggi dan rumah sakit yang kapabel.
7. Perlindungan tenaga kesehatan dengan APD standar. Mapping jumlah tenaga kesehatan (dokter, perawat, paramedis, dll) untuk memperkirakan jumlah kebutuhan APD dalam 2-3 bulan ke depan dan menyiapkan lapisan ke-2, ke-3, dst jika diperlukan.
8. Pemerintah Provinsi memenuhi kewajiban pelayanan masyarakat, jaminan sosial dan kesehatan selama masa karantina wilayah. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK