Sempat Akan Setop Layanan Bus, Anies Risau Penyebaran Corona
CNN Indonesia
Kamis, 02 Apr 2020 19:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sempat menyetop layanan bus karena khawatir lalu-lintas orang membuat kasus Covid-19 semakin menyebar.
"Kami terus terang khawatir mengenai pergerakan orang dari Jakarta ke luar Jakarta," kata Anies dalam video konferensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (2/4).
"Karena itulah kenapa kami Senin kemarin mengeluarkan surat untuk menutup terminal antar kota kemudian kendaraan umum antar kota untuk dihentikan, karena potensi penyebaran sangat tinggi," ia menambahkan.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan bus pariwisata, 30 Maret. Namun, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan membatalkan keputusan itu.
Anies menyebut saat ini wilayah Jabodetabek menjadi satu episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini harus ditangani secara terintegrasi oleh pemerintah pusat.
[Gambas:Video CNN]
Sementara, kata Anies, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa ketentuan tentang hal itu ada di tingkat provinsi.
"Kalau tidak ada penanganan yang integrasi maka akan repot. Sementara PP 21 itu mengatur dalam provinsi," kata Anies.
"Jadi kewenangan untuk mengatur antar-provinsi ada di pemerintah pusat. Ini yang perlu ada terobosan supaya lebih baik," usulnya.
"Kami terus terang khawatir mengenai pergerakan orang dari Jakarta ke luar Jakarta," kata Anies dalam video konferensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies menyebut saat ini wilayah Jabodetabek menjadi satu episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini harus ditangani secara terintegrasi oleh pemerintah pusat.
Sementara, kata Anies, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa ketentuan tentang hal itu ada di tingkat provinsi.
"Kalau tidak ada penanganan yang integrasi maka akan repot. Sementara PP 21 itu mengatur dalam provinsi," kata Anies.
"Jadi kewenangan untuk mengatur antar-provinsi ada di pemerintah pusat. Ini yang perlu ada terobosan supaya lebih baik," usulnya.
Menurut data Dishub DKI, pada periode 15-29 Maret tercatat ada 108 ribu orang yang keluar dari Jakarta menggunakan bus AKAP.
DKI sendiri jadi provinsi dengan kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia, yakni 855 kasus per 2 April. Dari jumlah itu 90 orang meninggal dunia dan 53 orang dinyatakan sembuh.
(thr/arh)
DKI sendiri jadi provinsi dengan kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia, yakni 855 kasus per 2 April. Dari jumlah itu 90 orang meninggal dunia dan 53 orang dinyatakan sembuh.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK