DKI Buka Pendataan Karyawan PHK Akibat Corona Hingga 4 April

Jakarta, CNN Indonesia -- Karyawan yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa upah akibat dampak pandemi virus corona (Covid-19) di wilayah Jakarta diminta mendata diri ke Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI hingga Sabtu, 4 April 2020.

Hal tersebut diumumkan Disnakertrans DKI Jakarta lewat akun instagram resminya. Pekerja yang terdampak Covid-19, baik di-PHK ataupun dirumahkan tapi tidak menerima upah, bisa mendatakan diri secara mandiri melalui utas bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 atau juga bisa dengan mengirim e-mail ke [email protected] dengan terlebih dahulu mengunduh formulir pendataan diri di bit.ly/formulirkartuprakerja.

Lihat juga: Pemerintah Ingatkan Kewajiban THR Pengusaha di Tengah Corona

"Oleh karena itu, diharapkan bagi saudara yang terdampak sebagaimana penjelasan di atas, agar dapat mengisi data lengkap dan valid melalui utas di atas ataupun utas sebelumnya [di sini] selambat lambatnya tanggal 4 April 2020," demikian tertulis dalam keterangan gambar yang diunggah akun instagram disnakertrans_dki_jakarta tersebut, Kamis (2/4) malam.

Disebutkan bahwa data yang terkumpul tersebut akan disampaikan Disnakertrans DKI Jakarta kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI.

[Gambas:Instagram]

Pada unggahan berikutnya, Disnakertrans DKI Jakarta mengungkap jumlah pelaporan perusahaan yang telah melaksanakan langkah-langkah pencegahan Covid-19 sampai dengan 3 April 2020 ada 2.870 yang melibatan 1.066.088 tenaga kerja.

[Gambas:Instagram]

Lihat juga: KPK Bentuk Tim Khusus Awasi Penggunaan Anggaran Corona

Sebelumnya, untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi program Kartu Prakerja dengan memberikan insentif kepada para pekerja yang di-PHK dan pekerja yang dirumahkan tanpa menerima upah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun meminta seluruh kepala Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk mendata pekerja yang layak mendapat Kartu Prakerja, khususnya yang terkena PHK dan dirumahkan tanpa upah akibat Covid-19.

"Kami harap para Kadisnaker segera mengumpulkan dan melaporkan data pekerja ter-PHK dan dirumahkan, baik pekerja formal dan informal serta UMKM terdampak Covid-19 untuk mendapatkan Kartu Prakerja," kata Ida, Rabu (1/4) seperti dikutip dari Antara.

Dalam rapat koordinasi tentang Kartu Prakerja  melalu telekonferensi itu, Ida meminta para kadisnaker untuk melaporkan data lengkap dan dapat segera dilakukan pada pekan ini agar proses pelatihan berbasis program itu bisa segera dimulai. Pengumpulan data dilakukan sesegera mungkin, kata Ida, agar semakin cepat pula Kartu Prakerja diluncurkan untuk karyawan korban PHK dan dirumahkan tanpa upah memperoleh akses layanan pelatihan secara daring maupun luring.

Para peserta yang didaftarkan juga harus memenuhi syarat yang ada, seperti berusia di atas 18 tahun dan terbukti menjadi korban PHK atau dirumahkan tanpa upah oleh perusahaan.

"Jika tak memenuhi syarat akan langsung didiskualifikasi. Misalnya peserta di bawah 18 tahun atau sedang sekolah atau peserta sudah memperoleh bantuan program PHK," kata politikus PKB tersebut.

Lihat juga: Disnaker DKI: 1 Juta Pekerja di Jakarta Bekerja dari Rumah

[Gambas:Video CNN]
Kartu Prakerja mengalami perubahan skema untuk merespons dampak Covid-19 kepada angkatan kerja Indonesia. Awalnya program tersebut ditujukan untuk pencari kerja mendapatkan layanan pelatihan vokasi baik skilling atau reskilling.

Tapi, pemerintah akhirnya mengubah kebijakan dan menggunakan Kartu Prakerja untuk mewadahi para karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan tanpa upah, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet sebagai akibat Covid-19.

Penerima program itu, kata Ida, akan dapat mengikuti pelatihan yang disyaratkan industri yang ada dalam layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) dengan pilihan jenis pelatihan dan lembaga pelatihan, baik Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.

Lihat juga: Respons Istana atas Gugatan Warga ke Jokowi Soal Corona

(kid, antara/gil)