KPK: Kemenkumham Belum Jalankan Semua Rekomendasi soal Lapas

CNN Indonesia | Selasa, 07/04/2020 17:24 WIB
KPK memberikan 19 rekomendasi terkait tata kelola lapas kepada Kemenkumham. Namun, baru satu rekomendasi yang dijalankan. KPK sebut Kemenkumham belum menjalankan semua rekomendasi terkait tata kelola lapas. Ilustrasi(CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum menjalankan semua rekomendasi terkait tata kelola sistem lembaga pemasyarakatan (lapas).

Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding menyebut salah satu rekomendasi yang diberikan lembaga antikorupsi adalah penyelesaian permasalahan kelebihan kapasitas di lapas dan rumah tahanan negara.

"Tindak lanjut yang direkomendasikan oleh KPK adalah agar Kumham bekerja sama dengan BNN, dan saat ini rekomendasi ini belum dilakukan," kata Ipi melalui keterangan tertulis, Selasa (7/4).


Ipi mengungkapkan kerja sama dengan BNN bertujuan agar Kemenkumham dapat menerapkan mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana ringan dan pengguna narkotika.
Ipi mengatakan Kemenkumham harus mengoptimalkan peran Badan Pemasyarakatan (Bapas). Menurutnya, terdapat sekitar 40 ribu narapidana pengguna narkoba yang sangat mungkin untuk direhabilitasi dan bukan masuk ke lapas.

Tak hanya itu, kata Ipi, KPK juga merekomendasikan pemberlakuan remisi dengan berbasis sistem, bukan melalui permohonan. Hal itu bisa dilakukan dengan catatan narapidana tak memiliki kelakuan buruk.

"Praktik saat ini remisi masih diberikan melalui usulan dari UPT (lapas dan rutan). Jika rekomendasi ini dijalankan, maka persoalan over capacity akan berkurang signifikan," ujarnya.
Ipi menyebut Kemenkumham baru menjalankan satu dari 19 rekomendasi yang pihaknya berikan. Rekomendasi yang di jalanan terkait penyelesaian masalah tahanan overstay.

Menurutnya, saat KPK melakukan kajian pada 2018 lalu, ditemukan sebanyak 30.000 narapidana overstay. Ipi menyatakan saat ini sudah tidak ada tahanan overstay terutama untuk tahanan kepolisian.

"SOP ini disepakati guna menyelesaikan permasalahan overstay tahanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp12,4 miliar/ bulan," katanya.
Atas dasar itu, Ipi menilai wacana Kemenkumham yang ingin membebaskan narapidana kasus korupsi berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalankan 2/3 masa tahanannya bukan merupakan solusi yang tepat.

"Mengeluarkan napi koruptor bukan solusi, karena jumlahnya hanya sekitar 5.000 napi," ujarnya. (ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]