Bali Batalkan Rencana Nyepi 3 Hari Desa Adat

Denpasar, CNN Indonesia -- Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan PHDI Bali akhirnya membatalkan rencana Nyepi Desa Adat. Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat finalisasi di Kantor PHDI Bali, Rabu (8/4).

Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menyatakan tidak ada lagi istilah Nyepi Desa Adat atau Sipeng seperti diwacanakan sebelumnya.

Lihat juga: Tangkal Corona, Desa Adat Bali Berencana Nyepi Lagi 3 Hari

Namun ia tetap meminta masyarakat Bali mengikuti imbauan pemerintah, yaitu tinggal di rumah aja untuk memutus rantai penyebaran virus corona.

"Jadi imbauan untuk masyarakat lakukan hening di rumah masing-masing tinggal di rumah sampai wabah Covid-19 hilang. Tidak ada istilah Nyepi maupun Sipeng lagi," katanya.

Awalnya MDA dan PHDI Bali merencanakan akan menggelar Nyepi Desa Adat secara serempak di Bali selama tiga hari yaitu pada tanggal 18 sampai 20 April 2020.

Warga Bali diminta menjalankan eka bratha atau melaksanakan satu pantangan yaitu tidak keluar rumah. Warga nonadat Bali juga diharapkan berpartisipasi.

Namun wacana ini menuai polemik di masyarakat. Muncul tuntutan jika Nyepi Desa Adat ini harus digelar, pemerintah juga diminta menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu rencana ini dianggap tanpa dasar sastra agama.

"Yang berkembang di medsos dan di media, dan apa yang saya sampaikan sebagai ketua MDA baru wacana kami berdua (dengan PHDI) dan beberapa pengurus. Sekarang sudah final dalam rapat ini, tidak ada istilah Nyepi lagi," jelasnya.

Ia juga menegaskan pecalang yang merupakan petugas pengamanan di desa adat serta aparat adat tak boleh melakukan penutupan jalan. Ia sampaikan keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun hukum.

Lihat juga: Satgas Corona Bali Minta Desa Adat Tertibkan Warga

Ketua PHDI Bali, Prof I Gusti Ngurah Sudian meminta agar polemik terkait wacana ini dihentikan. Ia juga meminta kepada masyarakat agar tidak percaya berita bernada provokatif yang memicu keresahan di masyarakat.

"Kami imbau hentikan polemik kemarin. Petugas, aparat adat, umat Hindu jangan lagi ada wacana seperti itu sehingga tidak membuat masyarakat resah. Mari kita ikuti imbauan pemerintah," pesannya. (put/wis)