Deputi Penindakan KPK Terpilih Terakhir Lapor Kekayaan 2013

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja terpilih yakni Karyoto tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebelumnya, Karyoto menjabat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelusuran pada situs elhkpn.kpk.go.id, Karyoto terakhir melapor pada 18 Desember 2013 lalu saat menjabat sebagai Direktur Kriminal Umum Kapolda DIY. Ketika itu ia memiliki harta kekayaan dengan nilai total Rp5,453 miliar.

Secara rinci, Karyoto mempunyai harta tidak bergerak berupa tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Garut dan Yogyakarta dengan nilai Rp5,72 miliar.

Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak berupa tiga mobil dengan merk berbeda senilai Rp400 juta. Harta bergerak yang dilaporkan Karyoto juga berupa usaha salon, usaha rias pengantin serta usaha rumah makan senilai Rp800 juta.

Lihat juga: Wakapolda DIY Terpilih Jadi Deputi Penindakan KPK

Karyoto juga turut mencantumkan laporan mengenai Giro dan Setara Kas sebesar Rp1,278 miliar dan piutang sejumlah Rp100 juta. Akan tetapi, ia juga mempunyai hutang sebesar Rp2,845 miliar.

"Total harta kekayaan Rp5.453.000.000," demikian tercantum dalam laporan kekayaan tersebut.

Sementara Direktur Penyelidikan KPK terpilih, Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Endar Priantoro menyampaikan laporan harta kekayaannya terakhir pada 3 Juli 2019. Harta dia sebesar Rp2,72 miliar.

Rincian kekayaan yang dimiliki Endar terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp4,65 miliar; alat transportasi dan mesin berupa 4 motor dan 2 mobil senilai Rp156 juta; harta bergerak lainnya Rp166,5 juta; Kas dan Setara Kas Rp161.150.000; dan harta lainnya Rp287.750.000.

Lihat juga: Saksi Sebut Hasto Kristiyanto Pernah Bertemu Wahyu Setiawan

Nilai keseluruhan harta itu sebesar Rp5.421.400.000. Namun, Endar juga mempunyai hutang sejumlah Rp2,7 miliar, sehingga, total harta kekayaannya adalah Rp2.721.400.000.

Mochamad Hadiyana, Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang terpilih menjadi Deputi Informasi dan Data KPK, memiliki harta sejumlah Rp2.755.305.728.

Berdasarkan laporan yang disampaikan pada 28 Maret 2019, rincian harta yang dimilikinya terdiri dari enam bidang tanah dan bangunan senilai Rp2.486.668.000; Alat transportasi dan mesin Rp127.500.000; dan Harta Bergerak lainnya Rp474.965.000.

Berikutnya Kas dan Setara Kas Rp60.151.846; Harta lainnya Rp115.000.000; serta Hutang sebesar Rp508.979.118.Berikutnya Kas dan Setara Kas Rp60.151.846; Harta lainnya Rp115.000.000; serta Hutang sebesar Rp508.979.118.

Lihat juga: Firli Tak Soal Anggaran KPK Dipotong Untuk Corona

(ryn/bmw)