Pengamat Nilai Bansos Pemerintah Masih Sekadar Cerita
CNN Indonesia
Minggu, 19 Apr 2020 10:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Publik Agus Pambagio mengkritik pemerintah terutama Kementerian Sosial yang dianggap masih nihil memberikan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terkait dampak pandemi Covid-19.
Melalui sebuah pernyataan, Agus menyatakan beberapa kawasan di Jakarta belum menerima bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah.
"Rakyat terdampak sudah menjerit bansos mana bansos. Mana peran Kementerian Sosial? Penyaluran Bansos belum terealisasi, muncul tekanan dan teriakan dari politisi bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 melanggar konstitusi dan akan dilakukan uji materi," kata Agus dalam keterangannya, Minggu (19/4).
Adapun Perppu1 tahun 2020 tersebut berisikan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Menurut Agus, pemerintah harus fokus terlebih dahulu dalam distribusi bantuan, bukan soal politik.
"Kembali masalah sosial dicampur aduk dengan politik. Rakyat lapar, sakit mendekati ajal dan harus segera ditangani oleh pemerintah, bukan teriakan dari petinggi Partai Politik," jelas dia.
"Memangnya politik bisa menyelesaikan penderitaan masyarakat, apapun partainya? Masalah korupsi Bansos dan ketidaksepahaman mengenai Perppu silakan selesaikan nanti setelah Covid 19 minggat, bukan sekarang," lanjut dia.
Dari data yang disebutkan Agus, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp405,1 triliun.
Total anggaran ini akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang Kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Namun hingga kini dana tersebut dinilai belum dirasakan oleh masyarakat kecil.
"Khusus untuk jaring pengaman sosial yang mencakup anggaran kartu sembako senilai Rp200 ribu per keluarga selama sembilan bulan, sampai hari ini masih berupa cerita belum ada aksi," jelas dia.
Agus mengakui banyak masyarakat memang saling membahu untuk membantu sesama di lapangan.
Ia mencontohkan di kawasan Pondok Labu ada ketidaksesuaian data penerima bansos. Kemudian masyarakat yang mampu di kawasan itu saling membantu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
[Gambas:Video CNN]
"Pertanyaannya, sampai kapan warga kami dapat terus membantu, jika Bansos dari Pemerintah tak kunjung hadir," tegas dia.
Terakhir, Agus mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah dalam Pendekatan Jaga jarak (Social Distancing) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) amatlah berdampak kepada masyarakat.
Ia berharap agar pemerintah bekerja cepat agar imbas pandemi tidak berdampak ke sektor usaha lainnya.
"Jika awal Mei 2020 pertumbuhan Covid 19 belum juga landai dan menurun, maka akan semakin banyak sektor usaha riil yang terkena dampaknya menyusul sektor Pariwisata yang sudah terlebih dahulu terdampak sejak akhir Maret 2020," kata Agus.
"Ratusan hotel berbagai kelas sudah tutup dan semua pegawai sudah dirumahkan dengan gaji mulai 50 persen hingga tanpa gaji." lanjutnya. (ctr/end)
Melalui sebuah pernyataan, Agus menyatakan beberapa kawasan di Jakarta belum menerima bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah.
"Rakyat terdampak sudah menjerit bansos mana bansos. Mana peran Kementerian Sosial? Penyaluran Bansos belum terealisasi, muncul tekanan dan teriakan dari politisi bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 melanggar konstitusi dan akan dilakukan uji materi," kata Agus dalam keterangannya, Minggu (19/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kembali masalah sosial dicampur aduk dengan politik. Rakyat lapar, sakit mendekati ajal dan harus segera ditangani oleh pemerintah, bukan teriakan dari petinggi Partai Politik," jelas dia.
Dari data yang disebutkan Agus, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp405,1 triliun.
Total anggaran ini akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang Kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
"Khusus untuk jaring pengaman sosial yang mencakup anggaran kartu sembako senilai Rp200 ribu per keluarga selama sembilan bulan, sampai hari ini masih berupa cerita belum ada aksi," jelas dia.
Agus mengakui banyak masyarakat memang saling membahu untuk membantu sesama di lapangan.
Ia mencontohkan di kawasan Pondok Labu ada ketidaksesuaian data penerima bansos. Kemudian masyarakat yang mampu di kawasan itu saling membantu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
[Gambas:Video CNN]
"Pertanyaannya, sampai kapan warga kami dapat terus membantu, jika Bansos dari Pemerintah tak kunjung hadir," tegas dia.
Terakhir, Agus mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah dalam Pendekatan Jaga jarak (Social Distancing) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) amatlah berdampak kepada masyarakat.
Ia berharap agar pemerintah bekerja cepat agar imbas pandemi tidak berdampak ke sektor usaha lainnya.
"Jika awal Mei 2020 pertumbuhan Covid 19 belum juga landai dan menurun, maka akan semakin banyak sektor usaha riil yang terkena dampaknya menyusul sektor Pariwisata yang sudah terlebih dahulu terdampak sejak akhir Maret 2020," kata Agus.
"Ratusan hotel berbagai kelas sudah tutup dan semua pegawai sudah dirumahkan dengan gaji mulai 50 persen hingga tanpa gaji." lanjutnya. (ctr/end)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK