DKI: 433 Perusahaan Langgar PSBB Jakarta, 52 Kantor Ditutup

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI mencatat sebanyak 433 perusahaan di Jakarta melanggar aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Kepala Disnakertrans DKI, Andri Yansah mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 52 perusahaan tersebut ditutup sementara karena membandel meski telah menerima teguran.

"52 perusahaan/tempat kerja yang tidak dikecualikan namun tetap melakukan kegiatan usahanya telah dilakukan penghentian sementara kegiatannya," kata Andri dalam keterangan resminya, Kamis (23/4).

Ia merinci, perusahaan yang paling banyak ditutup sementara berada di wilayah Jakarta Selatan dengan total 18 perusahaan. Kemudian di Jakarta Barat 15 perusahaan, Jakarta Pusat 9 perusahaan, Jakarta Utara 8 perusahaan, dan di Jakarta Timur 2 perusahaan.

Lihat juga: Warga Tolak Bansos, Ridwan Kamil Bakal Evaluasi Penyaluran

Kemudian, masih ada sebanyak 68 perusahaan yang tidak termasuk dalam pengecualian sektor yang diizinkan, namun memiliki izin dari Kementerian Perindustrian dan tetap melakukan kegiatan usaha.

Ke-68 perusahaan itu, kata Andri, masih belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh dan telah diberikan peringatan atau pembinaan.

Andri melanjutkan, masih ada 313 perusahaan yang dikecualikan, namun masih belum melaksanakan seluruh protokol kesehatan.

"Perusahaan itu diberikan peringatan/pembinaan," jelasnya.

Lihat juga: DPRD DKI Minta Anies Segera Perbarui Data Penerima Bansos

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya resmi mengumumkan perpanjangan masa penerapan PSBB di Jakarta selama 28 hari mulai 25 April hingga 22 Mei 2020.

Anies menyoroti masih terjadi pelanggaran dalam PSBB, mulai dari masih ada kerumunan, hingga perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya di kantor.

Menurut Anies, saat ini PSBB sudah memasuki fase penegakan hukum. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak melanggar aturan PSBB, termasuk perusahaan yang berusaha mencuri kesempatan.

"Fase imbauan sudah selesai, sekarang fase penegakan. Karena itu hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak diberi peringatan lagi, tapi langsung ditindak," kata Anies saat memberikan keterangan pers melalui media sosial, Rabu (22/4). (ain/dmi/ain)