Ridwan Kamil: Input Data 1,7 Juta Penerima Bansos Jabar Ngaco
CNN Indonesia
Rabu, 29 Apr 2020 19:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan sebanyak 1,7 juta dari 9,42 juta kepala keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos) terdampak virus corona tahap pertama di Jawa Barat kacau.
Menurutnya, banyak data dari daerah di Jawa Barat yang bermasalah menjadi penyebab bansos belum tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima hingga saat ini.
"DINAMIKA BANSOS. TERDAPAT 1,7 JUTA DATA KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," ujar sosok yang akrab disapa Emil itu lewat akun Twitter-nya, @ridwankamil, Rabu (29/4).
[Gambas:Twitter]
Dia meminta aparat daerah di Jabar introspeksi mengapa banyak warga yang tidak mencantumkan alamat domisili, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat melakukan proses pengisian data warga penerima bansos.
Menurutnya, terjadi lompatan luar biasa terkait jumlah warga yang berhak menerima bansos dari 9 juta jiwa sebelum penyebaran virus corona (Covid-19) menjadi 38 juta jiwa setelahnya. Hal ini karena banyak warga kelas menengah masuk pada kategori rawan miskin.
"63 persen warga Jabar kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin," tambahnya.
Emil kemudian membeberkan data terakhir per 28 April 2020 di mana terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam sembilan pintu bantuan yaitu Kartu PKH, Kartu Sembako, Sembako Presiden, dan Bansos Tunai yang disalurkan Kemensos, Kartu Prakerja yang disalurkan Kemenaker, Dana Desa yang disalurkan Kemendes PDTT, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, serta Bantuan Makanan atau Nasi Bungkus
"Itulah kenapa provinsi Jabar yang bertanggung jawab di 2 pintu dari 9 pintu bantuan, memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear," katanya.
"(Sebanyak) 7 pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan Kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April," imbuh Emil.
Kacaunya data penerima bansos ini salah satunya terjadi di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sukabumi sebelumnya meminta Emil menunda penyaluran bansos bagi warga terdampak virus corona. Para kepala desa memandang data penerima bansos masih banyak yang keliru.
"Intinya kami minta menunda pelaksanaan pembagian bansos sampai ada data yang valid," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, Tutang Setiawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).
Tutang, selain sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, juga menjabat sebagai Kepala Desa Nagrak Selatan, Sukabumi.
Menurutnya dalam data yang diberikan Pemprov Jabar, ada beberapa kepala keluarga yang dinilai mampu dan tidak berhak menerima bantuan sosial padahal sesungguhnya membutuhkan.
Sementara ada nama beberapa perangkat desa yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun tercantum sebagai penerima dalam data milik Pemprov Jabar. (mts/osc)
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, banyak data dari daerah di Jawa Barat yang bermasalah menjadi penyebab bansos belum tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima hingga saat ini.
"DINAMIKA BANSOS. TERDAPAT 1,7 JUTA DATA KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," ujar sosok yang akrab disapa Emil itu lewat akun Twitter-nya, @ridwankamil, Rabu (29/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminta aparat daerah di Jabar introspeksi mengapa banyak warga yang tidak mencantumkan alamat domisili, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat melakukan proses pengisian data warga penerima bansos.
Menurutnya, terjadi lompatan luar biasa terkait jumlah warga yang berhak menerima bansos dari 9 juta jiwa sebelum penyebaran virus corona (Covid-19) menjadi 38 juta jiwa setelahnya. Hal ini karena banyak warga kelas menengah masuk pada kategori rawan miskin.
"63 persen warga Jabar kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin," tambahnya.
Emil kemudian membeberkan data terakhir per 28 April 2020 di mana terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam sembilan pintu bantuan yaitu Kartu PKH, Kartu Sembako, Sembako Presiden, dan Bansos Tunai yang disalurkan Kemensos, Kartu Prakerja yang disalurkan Kemenaker, Dana Desa yang disalurkan Kemendes PDTT, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, serta Bantuan Makanan atau Nasi Bungkus
"Itulah kenapa provinsi Jabar yang bertanggung jawab di 2 pintu dari 9 pintu bantuan, memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear," katanya.
"(Sebanyak) 7 pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan Kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April," imbuh Emil.
Kacaunya data penerima bansos ini salah satunya terjadi di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sukabumi sebelumnya meminta Emil menunda penyaluran bansos bagi warga terdampak virus corona. Para kepala desa memandang data penerima bansos masih banyak yang keliru.
"Intinya kami minta menunda pelaksanaan pembagian bansos sampai ada data yang valid," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, Tutang Setiawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).
Tutang, selain sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, juga menjabat sebagai Kepala Desa Nagrak Selatan, Sukabumi.
Menurutnya dalam data yang diberikan Pemprov Jabar, ada beberapa kepala keluarga yang dinilai mampu dan tidak berhak menerima bantuan sosial padahal sesungguhnya membutuhkan.
Sementara ada nama beberapa perangkat desa yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun tercantum sebagai penerima dalam data milik Pemprov Jabar. (mts/osc)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK