Khofifah Usul Daerah Dilibatkan Pasok Data Kartu Prakerja

Surabaya, CNN Indonesia -- Dua kepala daerah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk bisa memberi masukan soal penerima Kartu Prakerja karena lebih tahu kondisi daerahnya. Jalur online atau daring pun diminta bukan jadi satu-satunya cara pendaftaran.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya bisa membuat program tersebut lebih efektif dan tepat sasaran karena memiliki database calon peserta yang layak menerima bantuan.

Lihat juga: KPK Telaah Laporan MAKI soal Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

"Saya mengusulkan, mungkin data dari mereka yang kena PHK atau dirumahkan tahun ini dan tahun kemarin, rasanya mungkin jika [pemda] diberi kesempatan untuk mengambil posisi yang bisa menyiapkan format Prakerja di berbagai provinsi, saya rasa akan lebih memudahkan," kata Khofifah.

Hal itu disampaikan Khofifah saat melakukan dialog daring bersama 100 pemimpin redaksi media massa, yang menjadi anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Selasa (5/5) malam.

"Seandainya mungkin untuk mengurangi load pusat, saya rasa masing-masing gubernur punya peta bagaimana prakerja ini lebih efektif dan lebih tepat sesuai dengan format kebutuhan pasarnya nanti, ketika semua sudah normal kembali," lanjut dia.

Data yang dimiliki Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota pun diklaimnya sudah cukup valid. Di antaranya, data soal pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan akibat dampak Covid-19, dan data terkait WNI berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah atau kuliah.

Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Selain itu, kata dia, ada juga keluhan dari para bupati/wali kota di wilayahnya yang khawatir warganya tak akan terakomodasi menjadi penerima Program Kartu Prakerja, lantaran sistem pendaftaran yang hanya tersedia melalui online atau daring. Warga-warga di daerah mayoritas masih memiliki keterbatasan kemampuan mengakses internet.

"Teman-teman bupati wali kota juga usul, 'bu, kalo modelnya begini (daring), [warga] kami enggak dapat, bu'," kata Khofifah.

Buktinya, saat membuka 57 posko dan di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se-Jawa Timur, sebagai posko layanan pendampingan pendaftaran Prakerja, ditemui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pendaftaran melalui daring.

"Mereka enggak bisa kirim email, balasnya lagi lewat email. Pendampingan adalah ketika mereka akses tapi ketika dijawab melalui email, kalau mereka enggak punya email. Nanti yang dapat hanya daerah-daerah perkotaan saja," keluhnya.

Lihat juga: Peserta Kartu Prakerja Mengeluh Insentif Tak Kunjung Cair

Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi Jatim hingga Senin (4/5), setidaknya ada 45.092 pekerja yang terdampak Covid-19. Rinciannya, yang mengalami PHK 5.348 orang dari 210 perusahaan. Kemudian untuk karyawan dirumahkan 32.403 orang dari 556 perusahaan.

Lalu untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim, total ada 2.152 orang PMI yang pulang akibat habis kontrak, 165 PMI dipulangkan paksa (deportasi) dari negara tujuan pekerja, 223 orang bermasalah atau PHK, dan 4801 orang gagal berangkat ke negara tujuan bekerja.

Senada, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar pihaknya bisa ikut serta dalam penyaluran Kartu Prakerja, terutama secara offline atau luring.

Hal itu dikatakannya pula dalam surat kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait masalah penyaluran bantuan sosial serta Program Kartu Prakerja.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Ganjar mengungkapkan banyak buruh di Jawa Tengah yang kesulitan mengakses program itu akibat beberapa faktor, mulai dari tingkat pendidikan hingga akses internet.

"Kami usul kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara 'offline' dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme 'online' dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan," ujarnya, dikutip dari Antara.

Diketahui, program Kartu Prakerja ini diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk memberikan pelatihan sekaligus stimulus ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Corona. Misalnya, pekerja korban PHK dan dirumahkan. Namun, pendaftarannya hanya melalui situs tertentu.

(frd/antara/arh)