Sebut Pelonggaran Transportasi Sembrono, PKS Sindir Pebisnis

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut pemerintah gegabah dalam memutuskan relaksasi terhadap pembatasan transportasi di saat penyebaran Virus Corona (Covid-19) belum terkendali. Kepentingan pebisnis pun disindir.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai kebijakan ini justru berpotensi menambah penyebaran virus dari daerah episentrum Corona seperti Jabodetabek ke daerah lainnya.

"Temuan di lapangan menunjukkan banyak daerah hijau berubah jadi positif berkasus Covid-19 karena perpindahan orang, khususnya dari kota atau daerah red zone ke green zone," kata Mardani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/5), "Ini sembrono dan berbahaya".

Lihat juga: Empat Kriteria Warga yang Dapat Pelonggaran Transportasi Esok

Mardani juga menyampaikan sebagian kepala daerah telah menyuarakan permintaan mereka agar pusat mencegah penularan ke daerah. Meski begitu, tak ada tanda pemerintah pusat memfasilitasi permintaan itu.

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden itu menyebut pemerintah sedang merusak kebijakan pemda yang serius menangani Corona. Karenanya, Mardani mendesak pemerintah mencabut rencana relaksasi transportasi.

"Kebijakan ini membuat pemerintah daerah berpotensi kelabakan mengendalikan kedatangan arus manusia. Hentikan wacana ini," tuturnya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Saat rapat dengan Menteri Perhubungan, politikus PKS Ahmad Syaikhu juga melontarkan kritik yang serupa. Menurutnya penanganan corona ini harus dilakukan bersama-sama.

"Fraksi PKS berpendapat bahwa agar tidak perlu lagi ada diskresi, misalnya terkait dengan pebisnis. Karena kalau ruang ini terbuka, maka semuanya akhirnya minta kelonggaran-kelonggaran yang akhirnya PSBB dan berbagai kebijakan lainnya tidak efektif dilakukan untuk menyelesaikan atau menekan penyebaran Covid-19," ujar Syaikhu.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan melakukan relaksasi transportasi bagi sebagian kalangan. Dia bilang kebijakan akan diterapkan pada Kamis (6/5).

Lihat juga: Transportasi Dilonggarkan, PAN Khawatir Kasus Corona Melonjak

Empat kriteria masyarakat yang mendapat pelonggaran transportasi adalah orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, percepatan penanganan Covid-19.

Kedua, pasien yang membutuhkan penanganan medis. Ketiga, kepentingan mendesak keluarga yang meninggal dunia. Keempat, pemulangan PMI, WNI, dan Pelajar dari luar negeri dan pulang ke daerah asal.

(dhf/arh)