Perpres Jokowi soal Jabodetabekpunjur Atur Pulau Reklamasi

CNN Indonesia | Minggu, 10/05/2020 19:12 WIB
Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.  CNNIndonesia/Safir Makki Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Perpres tersebut diteken Jokowi pada 13 April dan telah diundangkan pada 16 April lalu.

Dalam salinan Perpres yang dikutip dari situs JDIH Sekretariat Negara, Minggu (10/5), beleid tersebut turut menyinggung soal pulau reklamasi yang ada di kawasan pantai utara Jabodetabekpunjur.


Pada pasal 81 ayat 2 beleid tersebut disampaikan bahwa Zona B8 terdiri atas:
a. kawasan peruntukan permukiman dan fasilitasnya;
b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
d. kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga
listrik; dan/ atau
e. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata.
Kemudian, di ayat 3 dijelaskan bahwa Zona B8 merupakan lahan pulau reklamasi yang ada kawasan pantai utara Jabodetabekpunjur.

"Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur," dikutip dari salinan Perpres pasal 81 ayat 3.

Lalu, pada Pasal 121 beleid tersebut dijelaskan ihwal kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang di atas lahan pulau reklamasi.

Kegiatan yang diperbolehkan antara lain kegiatan permukiman dan fasilitasnya, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendukung pusat pembangkit tenaga listrik, kegiatan pariwisata, kegiatan industri dan pergudangan, kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Kemudian, untuk kegiatan yang dilarang yakni kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, hingga kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8 serta mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta usaha perikanan laut.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Perpres tersebut menjelaskan soal tata ruang di wilayah Jabodetabekpunjur berdasarkan aturan yang harus ditinjau setiap lima tahun.

"Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang, yang mengamanatkan penetapan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis Nasional," kata Pramono melalui pesan singkat kepada wartawan.
(dis/ugo)

[Gambas:Video CNN]