Moeldoko Minta Kades Bantu Bansos Bagi Warga Tak Punya KTP

CNN Indonesia | Senin, 11/05/2020 18:14 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan solusi kemungkinan bagi warga rentan terdampak virus corona (Covid-19) yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) setempat untuk tetap menerima bantuan sosial (bansos).

Ia menyarankan peran kepala desa setempat untuk aktif melakukan pendataan dan memproses warga yang berhak mendapatkan bansos dalam masa pandemi ini.

"Bagaimana yang mereka tidak memiliki KK dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), ini memang tidak mudah karena persyaratan legal formalnya seperti itu. Tetapi, apakah bisa kira-kira kepala desa membuat surat keterangan, yang menerangkan mereka termasuk kelompok yang tidak memiliki kartu ini tetapi masuk dalam kelompok rentan," kata Moeldoko dalam sebuah diskusi daring, Senin (11/5).


Pernyataan itu sebagai bentuk respons atas keluhan Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin yang mengaku mendapatkan permintaan bansos yang datang dari pihak warga non-KTP Kabupaten Bogor dan warga asli Bogor yang tidak memiliki KTP. 

"KTP di kami banyak inden, kami dibatasi setiap bulan jumlah KTP, pernah hanya dijatah 500 lembar per bulan padahal kebutuhan 10.000 lembar per hari," kata Ade dalam sebuah diskusi daring yang sama.

Sementara prosedur penerimaan bansos selama ini harus dibuktikan dengan kepemilikan KTP sebagai dasar laporan wajib.

Ade mengaku bimbang dengan situasi seperti itu. Pasalnya, kata Ade, pihaknya khawatir jika tetap diberikan, akan ada temuan penyalahgunaan bansos.

Ade menilai para perantau sejatinya sedang di situasi yang sangat sulit. Pasalnya, mudik dilarang dan mereka sebagian banyak yang kehilangan pekerjaan imbas bencana non-alam ini.

Bupati Bogor Ade Yasin usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).Bupati Bogor Ade Yasin. (CNNIndonesia/Feri Agus Setyawan)

Menanggapi hal itu, Moeldoko turut mengaku sebelumnya telah mendapatkan keluhan serupa dari berbagai komunitas gabungan dari warga perantauan di DKI Jakarta yang tidak memiliki KTP Jakarta, sehingga gagal mendapatkan bansos.

Oleh karena itu, menurutnya Pemerintah Pusat akan mengusahakan situasi ini agar warga rentan tidak berlarut-larut dipersulit mendapatkan bansos. 

"Kemarin saya diskusi dengan teman-teman kita kelompok gabungan dari saudara kita yang dari luar Jakarta bekerja di Jabodetabek. Mereka pasti tidak punya KTP setempat, kesulitan mereka dia tidak dapat bansos karena mereka enggak punya KTP," ujar Moeldoko.

"Di situ kepala desa harus menyatakan bertanggung jawab atas itu. Kalau tidak, ya kasihan juga memang, hanya karena persyaratan itu terus mereka tidak dapat apa-apa. Ini masukan akan saya konsultasikan ke Kemensos solusi seperti apa," imbuhnya.  

Selain itu, Moeldoko menyatakan bagi mereka yang terdampak dan sukar dalam hal prosedur penerimaan Bansos, maka pemerintah telah mengalokasikan kurang lebih 30 persen dana desa yang diarahkan untuk Bantuan Langsung tunai (BLT) agar dapat menutupi warga terdampak yang belum mendapatkan bansos karena distorsi data.

"Kalaupun yang masih belum dapat bantuan, dana desa 30 persen bisa mengover bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan," kata mantan Panglima TNI tersebut. (khr/kid)

[Gambas:Video CNN]