Gupardi mengatakan seharusnya pemerintah menyediakan mekanisme khusus dalam pengecekan berkas penumpang, sehingga tidak perlu menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan virus.
"Tidak usah dilakukan relaksasi PSBB di bandara, terminal, dan lainnya. Pemerintah harus mencabutnya kembali relaksasi transportasi ini," kata Guspardi dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mempertanyakan alasan pemerintah membuka kembali transportasi demi menggerakkan ekonomi. Menurutnya, hal ini malah berbahaya bagi rakyat karena berujung pada kerumunan.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi (kiri). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu) |
Dia meminta Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara memperbaiki kesiapan mengawal keputusan pemerintah dalam merelaksasi transportasi.
"Banyaknya warga yang mengantongi surat tugas patut ditelusuri jangan sampai hanya kamuflase sebagai siasat untuk mudik," kata Baidowi kepada wartawan, Jumat (15/5).
Sebelumnya, terjadi penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (15/5).
Kepadatan di Terminal 2 Bandara Soetta kata Febri memang sempat terjadi sekitar pukul 04.00 pagi. Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta, Febri Toga menjelaskan kepadatan dipicu oleh 11 penerbangan milik Lion Air Grup dan dua penerbangan Citilink yang hampir bersamaan antara pukul 06.00-08.00 pagi. (dhf/pmg)
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi (kiri). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)