Antrean Bandara Soetta, DPR Desak Pelonggaran PSBB Dibatalkan

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 15/05/2020 13:30 WIB
Ratusan calon penumpang mengantre untuk mendapatkan pengesahan surat ijin naik pesawat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (14/5/2020). Kementerian Perhubungan mewajibkan semua calon penumpang yang akan menggunakan pesawat memiliki surat kesehatan, surat negatif COVID-19 dari Rumah Sakit sebagai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Rusdi/Bal/aww. Ratusan calon penumpang mengantre untuk mendapatkan pengesahan surat ijin naik pesawat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (14/5/2020). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mendesak pemerintah membatalkan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyusul kejadian antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat pandemi virus corona (Covid-19).

Gupardi mengatakan seharusnya pemerintah menyediakan mekanisme khusus dalam pengecekan berkas penumpang, sehingga tidak perlu menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan virus.


"Tidak usah dilakukan relaksasi PSBB di bandara, terminal, dan lainnya. Pemerintah harus mencabutnya kembali relaksasi transportasi ini," kata Guspardi dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).


Guspardi mengingatkan periode mudik Lebaran Idul Fitri masih panjang. Dia khawatir kejadian serupa terulang jika relaksasi transportasi masih diterapkan pemerintah.

Dia mempertanyakan alasan pemerintah membuka kembali transportasi demi menggerakkan ekonomi. Menurutnya, hal ini malah berbahaya bagi rakyat karena berujung pada kerumunan.

"Apakah ini yang dimaksud berdamai dengan virus corona?" katanya.


Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi (kiri). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyoroti banyaknya warga yang mengantongi surat tugas untuk lolos naik pesawat. Terlebih lagi dengan temuan kasus penjualan surat dinas palsu.

Dia meminta Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara memperbaiki kesiapan mengawal keputusan pemerintah dalam merelaksasi transportasi.

"Banyaknya warga yang mengantongi surat tugas patut ditelusuri jangan sampai hanya kamuflase sebagai siasat untuk mudik," kata Baidowi kepada wartawan, Jumat (15/5).

Sebelumnya, terjadi penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (15/5).


Kepadatan di Terminal 2 Bandara Soetta kata Febri memang sempat terjadi sekitar pukul 04.00 pagi. Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta, Febri Toga menjelaskan kepadatan dipicu oleh 11 penerbangan milik Lion Air Grup dan dua penerbangan Citilink yang hampir bersamaan antara pukul 06.00-08.00 pagi. (dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]