Pelaksana tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono menyatakan tata cara promosi, mutasi, atau pemberhentian sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paryono mengatakan dalam PP hasil revisi tersebut, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS. Artinya presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di instansi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
"Kalau mendasarkan pada PP 11/2017 dan PP 17/2020 seharusnya tidak akan ada bias," kata Paryono.
Dalam PP baru tersebut, Jokowi berwenang melakukan promosi, mutasi, atau pemberhentian jabatan PNS di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah.
Selain itu, presiden bisa mendelegasikan kewenangan tersebut kepada jajarannya. Namun, pendelegasian kewenangan dapat ditarik kembali oleh presiden. Hal ini dilakukan apabila terjadi dua kondisi yakni pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan PPK atau untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (fey/fra)