Pemerintah Sebut Pengerahan Aparat Bukan untuk Takuti Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan pengerahan aparat TNI/Polri di sejumlah wilayah bukan untuk menakuti masyarakat.

Hal ini terkait ribuan aparat TNI/Polri yang diterjunkan untuk mendisiplinkan masyarakat di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota dalam rangka penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal mulai Selasa (26/5).

"Pak presiden telah menugaskan TNI/Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat yang sudah memutuskan PSBB," ujar Doni dalam jumpa pers, Rabu (27/5).

Menurutnya, kehadiran TNI/Polri itu bukan untuk menakuti atau menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Keberadaan mereka di tengah masyarakat dilakukan melalui pendekatan yang komunikatif. "Artinya kehadiran TNI/Polri bukan untuk menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan," katanya.

Lihat juga: Masyarakat Enggan ke Mal Walau Mulai Dibuka 5 Juni Nanti

Kepala BNPB itu menuturkan, keberadaan aparat TNI/Polri itu hanya untuk mengingatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak.

"Jadi semata-mata membantu masyarakat, mengingatkan satu sama lain agar masyarakat betul-betul taat dan patuh pada protokol kesehatan," ucap Doni.

Pemerintah mengerahkan aparat TNI dan Polri di empat provinsi guna menyiapkan kedisiplinan masyarakat menyongsong tatanan hidup baru alias new normal selama pandemi virus corona (Covid-19).

Panglima TNI Masrsekal Hadi Tjahjanto mengatakan kegiatan ini dinamakan pendisiplinan protokol kesehatan. Sekitar 340 ribu personel diterjunkan dalam kegiatan kali ini.

Lihat juga: Jokowi Tagih Lagi Target Uji Spesimen 10 Ribu Per Hari

"Pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan seperti yang disampaikan Bapak Presiden adalah empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata," kata Hadi dalam jumpa pers di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5).

Hadi menyebut setidaknya ada 1.800 titik yang akan menjadi objek pendisiplinan protokol kesehatan. Titik-titik itu tersebar di empat provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo. (ain/psp/ain)

[Gambas:Video CNN]