Resmi Dapat SK Menkumham, Partai Gelora Bantu Tangani Corona

mts, CNN Indonesia | Rabu, 03/06/2020 00:37 WIB
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapat surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum partai politik, Selasa (19/5). Partai besutan mantan Presiden PKS Anis Matta itu sah menjadi partai politik di Indonesia. Partai Gelora Resmi mendapat SK Menkumham. (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) telah resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada hari ini, Selasa (2/6).

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfudz Siddiq mengatakan sebagai sebuah partai politik yang sah pihaknya sudah mulai bergerak dalam membantu pemerintah dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Menurutnya, telah membentuk Gelombang Solidaritas 2020 dan meminta struktur kepengurusan Partai Gelora di tingkat daerah untuk bergerak membantu penanganan pandemi Covid-19 sejak 3 April 2020 silam.


"Pada 3 April 2020 lalu, Ketua Umum Partsi Gelora Anis Matta sudah keluarkan surat edaran dan surat keputusan agar seluruh struktur kepengurusan mulai dari DPW, DPD, dan DPC terlibat aktif membantu masyarakat menanggulangi wabah Covid-19 dan di level nasional dibentuk Gelombang Solidaritas 2020 yang langsung dipimpin Fahri Hamzah," kata Mahfudz saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).

Di tahap awal, dia menerangkan, Partai Gelora membantu pemrintah dalam mengampanyekan social distancing atau jaga jarak. Kemudian, lanjutnya, Partai Gelora juga bantu masyarakat untuk bisa mendapatkan hand sanitizer atau cairan pencuci tangan hingga masker.

Mahfudz mengatakan Partai Gelora akan lebih memfokuskan diri dalam memberikan edukasi masyarakat di hari mendatang.

Terkait rencana kebijakan era new normal atau norma baru, Mahfudz menyampaikan bahwa krisis kesehatan yang dipicu Covid-19 bisa berkembang menjadi krisis ekonomi dan sosial jika dibiarkan berlarut. Menurutnya, situasi ini tidak boleh terjadi jika ingin menjaga kasus pandemi Covid-19 tidak jadi hiruk pikuk sosial dan politik.

"Harus ada upaya yang sistematis, kebijakan integratif untuk menyeimbangkan antara penanganan dimensi krisis kesehatan dengan dimensi krisis ekonomi yang bisa berlanjut krisis sosial," kata eks politikus PKS itu.

Dia pun menyampaikan bahwa kebijakan era new normal bisa menjadi solusi alternatif. Namun, Mahfudz berkata bahwa kebijakan itu harus dikelola secara sangat hati-hari dan terkontrol, sehingga aspek kesehatan masyarakat bisa terjaga dan gerak ekonomi punya ruang yang terbuka.

Terpisah, Yasonna berharap jajaran pengurus Partai Gelora bisa ikut bersama-sama pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

"Saya berharap jajaran pengurus Partai Gelora bersama pemerintah melalui aksi sosial dan memutus rantai penyebaran Covid-19, jalani protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir, serta jaga jarak," ujar Yasonna.

Dia berharap, Partai gelora dapat mengambil peran sebagai agen persatuan, agen persaudaraan, karena memiliki jaringan pengurus yang luas di 34 provinsi, 423 kabupaten/kota, dan 3.639 kecamatan di seluruh wilayah NKRI.

"Sebagai menteri yang telah menerima permohonan pendaftaran badan hukum partai politik. Saya melihat Partai Gelora bisa melakukannya secara terstruktur dan massif," ucap Yasonna.

Yasonna pun berpendapat bahwa militansi dan jaringan luas kader Partai Gelora bisa menjadi modal penting untuk mengarungi gelombang kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dia optimistis Partai Gelora akan menjadi bagian dari partai politik di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Saya percaya pada pesta demokrasi 2024 akan menjadi pesaing yang diperhitungkan partai-partai lain," uja Yasonna. (bac)

[Gambas:Video CNN]