KPU Akan Batasi Kampanye Pilkada 20 Orang dan Larang Konser

CNN Indonesia | Sabtu, 06/06/2020 15:15 WIB
Sejumlah pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Taj Yasin melakukan perayaan kemenangan dengan aksi jalan kaki di Jalan Dr Cipto, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/6). Perayaan tersebut dilakukan untuk merayakan kemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang mereka dukung dalam hitung cepat versi sejumlah lembaga survei. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd/18. Ilustrasi kampanye Pilkada. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan uji pubilk tentang rancangan peraturan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) secara online. Kampanye menjadi salah satu kegiatan yang menjadi sorotan KPU.

Dalam presentasi rancangan peraturan, KPU berencana membatasi sejumlah kegiatan kampanye. Salah satunya adalah peserta kampanye hanya diperbolehkan paling banyak 20 orang.


"Pertemuan terbatas dilakukan secara langsung dengan ketentuan dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup, peserta kampanye paling banyak 20 orang," demikian rancangan peraturan KPU.


"Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada daerah pemilihan setempat."

Selain membatasi, KPU juga berencana melarang sejumlah kegiatan kampanye. Setidaknya ada empat kegiatan kampanye yang dilarang.

Kegiatan itu antara lain, sektor kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan; dan aktivitas sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Perwakilan Partai Golongan Karya (Golkar) yang mengikuti uji publik menyoroti rencana pembatasan peserta kampanye 20 orang. Menurut mereka, jumlah orang bisa menyesuaikan dengan 50 persen kapasitas ruangan yang digunakan untuk kampanye.

Setelah uji publik ini KPU akan merevisi rancangan peraturan pemilihan kepala daerah dalam kondisi Covid-19. Uji publik hari ini (6/6) merupakan uji publik kedua.

"Muaranya pemilu dalam suasana ini tetap bisa dilaksanakan dengan jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat, sekaligus hak pilih masyarakat terpenuhi," kata Komisioner KPU Viryan Azis. (adp/bac)

[Gambas:Video CNN]