PPP Ingatkan Ancaman PHK Meluas Saat Jalani New Normal

CNN Indonesia | Rabu, 03/06/2020 00:58 WIB
Sejumlah pekerja berjalan dengan latar belakang gedung perkantoran, Jakarta, Kamis (16/4/2020). H+2 lebaran jalan Jakarta terpantau ramai selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga di Jakarta. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono) Ilustrasi pekerja di ibu kota. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan pemerintah tentang ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi lahir di era normal baru (new normal).

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta pemerintah mengantisipasi PHK terjadi secara luas, mengingat era new normal akan membatasi aktivitas masyarakat.

"Mengingat new normal ada pembatasan orang dalam beraktivitas sebagai konsekuensi jaga jarak, maka dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga pekerja yang berimbas pada PHK, karena itu negara harus hadir melindungi pekerja dan jangan sampai PHK meluas," kata sosok yang akrab disapa Awiek dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).


Dia juga menyatakan bahwa potensi PHK di era new normal bisa diantisipasi atau diminimalisir dengan memperpanjang jam operasional dan mengelompokkan pekerja dalam sejumlah sif.
Awiek pun meminta pemerintah melakukan simulasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar terbiasa dengan era new normal. Selain itu, menurutnya, pemeritnah juga harus memberikan perhatian khusus terkait pemenuhan terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta kecukupan tenaga medis.

Kemudian, Awiek memandang diperlukan regulasi untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan yakni jaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan.

"Dibutuhkan ketegasan regulasi dan kedisiplinan menjalankan regulasi tersebut," tuturnya.

Diketahui, pemerintah bersiap menjalankan new normal di tengah pandemi virus corona. Untuk itu, saat ini pemerintah mulai menyusun skenario pelonggaran PSBB sebelum menjalankan new normal.
Sebelumnya, pemerintah diminta untuk memperhatikan dan teliti menganalisa sejumlah kriteria sebelum memutuskan untuk merelaksasi PSBB. Para ahli mengungkapkan waktu pelonggaran yang tak tepat justru bakal memperburuk situasi di tengah pencegahan penyebaran virus corona.

Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menilai masih perlu waktu lagi untuk mulai menerapkan relaksasi. Sebab ia menjelaskan, saat ini tingkat kecepatan penularan kini belum sepenuhnya menurun.

Iwan mula-mula menerangkan dengan menggunakan data Jakarta--episentrum virus corona--sebagai contoh.

"Apakah Jakarta sudah aman? Kan Jakarta ini kelihatan, bagus ini ya, mungkin dua minggu lagi makin turun. Tapi kita mesti ingat, virus ini nggak kenal batas kabupaten dan kota, dia [virus] akan menyebar sesuai orang yang bergerak," terang Iwan dalam diskusi daring bertolok pada data yang dihimpun dari Google Mobility pengguna android, Kamis (28/5). (mts/ain)

[Gambas:Video CNN]