"Tahun ajaran 2020/2021 akan dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan, tapi bukan berarti KBM akan dimulai secara tatap muka di sekolah," ujar Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Evy Mulyani, Selasa (9/6).
Evy mengatakan sebagian besar sekolah akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Keselamatan guru, siswa dan orang tua tetap diprioritaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta kejelasan dari Kemendikbud jelang tahun ajaran baru. Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan para guru dan orang tua sudah larut dalam kecemasan dan tanda tanya.
Begitu pun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2020/2021 tidak akan dilakukan tatap muka di sekolah jika wilayahnya belum aman dari penyebaran virus corona.
Sedangkan Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat sempat menyatakan rencana bakal membuka sekolah pertengahan Juli dengan sejumlah ketentuan.
"Ini terkesan jalan masing-masing. Daerah tak bisa seperti itu. Kemendikbud juga jangan diam saja, seolah lepas tangan. Memberikan kebebasan kepada daerah dan sekolah," ungkap Satriwan.
Namun hingga kini belum ada kepastian rinci terkait daerah mana saja yang dibolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas.
CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Mendikbud Nadiem Makarim dan melalui Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media Mendikbud, Muhammad Heikal terkait keputusan pembukaan sekolah. Namun, hingga kini belum mendapat jawaban.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga belum menjawab konfirmasi soal wacana Kemendikbud membuka sekolah.
Menurut laporan JPPI, ada 59 persen orang tua yang setuju penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan tahun ajaran baru diundur sampai pandemi berakhir.
Kemudian 17 persen setuju PPDB dan tahun ajaran baru diundur hingga 2021, dan 24 persen setuju PPDB dan tahun ajaran baru tetap dimulai Juli 2020.
Mereka ingin tahun ajaran baru diundur karena takut putra-putrinya terpapar virus corona ketika kegiatan belajar mengajar dilakukan di sekolah.
"Banyak juga sekolah yang belum siap menerapkan protokol Covid-19 karena keterbatasan sarana dan juga sumber daya," ungkap JPPI dalam keterangan tertulis.