Pendiri Demokrat: Subur Diberi Duit untuk Kongres Tandingan
CNN Indonesia
Rabu, 10 Jun 2020 21:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pendiri Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan pihak tertentu telah memberikan sejumlah uang kepada politikus senior Demokrat Subur Sembiring untuk menggelar kongres tandingan.
Menurutnya, uang tersebut diberikan kepada Subur usai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih sebagai Ketua Umum periode 2020-2025 dalam Kongres V Partai Demokrat yang dihelat 15 Maret 2020. Meski begitu, Mubarok mengaku tidak mengetahui pihak yang memberikan duit tersebut kepada Subur.
"Ada yang kasih duit sama dia. Kasih duit berapa katanya untuk biaya [bikin kongres]. Enggak tahu dari siapa, dia [Subur] pernah bilang ada dana [untuk kongres tandingan], sesudah kongres," kata Mubarok kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/6).
Mubarok berkata rencana menggelar kongres tandingan itu akhirnya tidak terwujud karena hanya segelintir kader dari partai berlambang mercy yang mendengar atau mengikuti langkah Subur.
"Enggak ada yang dengerin, enggak laku, enggak ada kader Demokrat ikut, paling dia bangsa berlima atau berenam," tutur Mubarok.
Lebih lanjut, dia menilai langkah menemui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly merupakan bentuk kekecewaan Subur setelah permintaannya tidak dipenuhi oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, Subur pernah menemui SBY untuk menyampaikan keinginan menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2020-2025 dalam Kongres V Partai Demokrat. Mubarok berkata, Subur juga mengklaim keinginannya itu berdasarkan wasiat pendiri Partai Demokrat almarhum Ventje Rumangkan.
"Dia kecewa, datang ke SBY maunya jadi Sekjen di Kongres, katanya atas wasiat Ventje Rumangkang begitu," kata Mubarok.
Dia mengatakan langkah menemui Luhut dan Yasonna dilakukan berdasarkan inisiatif Subur sendiri, bukan atas undangan dari dua menteri Presiden Joko Widodo tersebut.
Terkait tudingan Ahmad Mubarok itu, CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Subur Sembiring untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun pesan dan panggilan telepon tak dijawab oleh Subur.
Sebelumnya, Subur bertemu dengan Luhut pada Senin (8/6) lalu, kemudian dilanjutkan menemui Yasonna pada Selasa (9/6).
Dalam pertemuan itu, dia ingin mempertanyakan legalitas AHY sebagai ketua umum kepada pemerintah. Menurutnya, sejauh ini Kemenkumham belum menerbitkan Surat Keputusan tentang keabsahan struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diketuai AHY hasil Kongres V pada Maret lalu.
Hal itu dibantah Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Ossy Dermawan. Dia mengatakan Yasonna telah menerbitkan SK kepengurusan dan legalitas AHY sebagai ketua umum hasil Kongres V.
"Sehingga AHY memiliki legalitas baik dari aspek formil dan yuridis baik dari sudut pandang hukum negara maupun peraturan internal partai (AD/ART)," kata Ossy.
Manuver Subur juga dikritisi pengurus DPP Demokrat Andi Arief. Bahkan dia heran dengan sikap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
"Saya heran, kok orang gila bisa diterima Pak Luhut di ruang kerja pemerintahan," kata Andi lewat akun Twitter pribadinya @AndiArief_.
Andi juga mempertanyakan sikap Subur yang merasa AHY tidak memiliki legalitas sebagai ketua umum. Padahal, Kemenkumham sudah mengakui itu jauh hari.
"Dulu mem-bully ada anak ingusan ikut pilkada, sekarang surat resmi Kemenkumham melegalkan kongres diuyok-uyok," katanya.
(mts/pmg)
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, uang tersebut diberikan kepada Subur usai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih sebagai Ketua Umum periode 2020-2025 dalam Kongres V Partai Demokrat yang dihelat 15 Maret 2020. Meski begitu, Mubarok mengaku tidak mengetahui pihak yang memberikan duit tersebut kepada Subur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak ada yang dengerin, enggak laku, enggak ada kader Demokrat ikut, paling dia bangsa berlima atau berenam," tutur Mubarok.
 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
"Dia kecewa, datang ke SBY maunya jadi Sekjen di Kongres, katanya atas wasiat Ventje Rumangkang begitu," kata Mubarok.
Dia mengatakan langkah menemui Luhut dan Yasonna dilakukan berdasarkan inisiatif Subur sendiri, bukan atas undangan dari dua menteri Presiden Joko Widodo tersebut.
Terkait tudingan Ahmad Mubarok itu, CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Subur Sembiring untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun pesan dan panggilan telepon tak dijawab oleh Subur.
Sebelumnya, Subur bertemu dengan Luhut pada Senin (8/6) lalu, kemudian dilanjutkan menemui Yasonna pada Selasa (9/6).
Dalam pertemuan itu, dia ingin mempertanyakan legalitas AHY sebagai ketua umum kepada pemerintah. Menurutnya, sejauh ini Kemenkumham belum menerbitkan Surat Keputusan tentang keabsahan struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diketuai AHY hasil Kongres V pada Maret lalu.
Hal itu dibantah Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Ossy Dermawan. Dia mengatakan Yasonna telah menerbitkan SK kepengurusan dan legalitas AHY sebagai ketua umum hasil Kongres V.
"Sehingga AHY memiliki legalitas baik dari aspek formil dan yuridis baik dari sudut pandang hukum negara maupun peraturan internal partai (AD/ART)," kata Ossy.
"Saya heran, kok orang gila bisa diterima Pak Luhut di ruang kerja pemerintahan," kata Andi lewat akun Twitter pribadinya @AndiArief_.
Andi juga mempertanyakan sikap Subur yang merasa AHY tidak memiliki legalitas sebagai ketua umum. Padahal, Kemenkumham sudah mengakui itu jauh hari.
"Dulu mem-bully ada anak ingusan ikut pilkada, sekarang surat resmi Kemenkumham melegalkan kongres diuyok-uyok," katanya.
(mts/pmg)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK