Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat menyampaikan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan untuk tak memperpanjang PSBB dan menggantinya dengan masa transisi.
"Saya khawatir di beberapa area itu kondisi warganya sudah mulai banyak yang mengeluh, mereka tidak bisa mencari makan," kata Risma awal pekan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Joko Widodo dalam rapat beberapa waktu lalu telah meminta gugus tugas penanganan covid-19 untuk fokus menangani di tiga provinsi dengan kasus tertinggi, yakni Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, termasuk Jatim.
Sebagai wilayah yang kasusnya masih tinggi, Jokowi meminta agar jajarannya memberi perhatian khusus ke Jatim. "Tolong ini jadi perhatian khusus, sehingga angka penyebarannya bisa lebih turun lagi," katanya.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo sempat menyampaikan, jumlah kasus positif covid-19 di Jatim melonjak karena pemeriksaan tes masif menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Semakin banyak kita periksa, semakin banyak kasus yang terkonfirmasi. Seperti halnya Jatim karena jumlah PCR mesin makin banyak," ucapnya pekan lalu.
Lain halnya dengan Jawa Barat. Provinsi yang pernah menjadi episentrum corona tertinggi setelah DKI itu kasusnya perlahan turun. Penambahan kasus positif di Jabar per 12 Juni hanya 19 orang. Adapun, total kasusnya menjadi 2.572.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam keterangannya menyampaikan, PSBB hanya diterapkan di kabupaten/kota yang berada di zona kuning corona. Zona kuning merujuk pada kondisi risiko penularan rendah namun masih terjadi penularan lokal.
Sementara untuk kabupaten/kota yang berada di zona biru tak perlu lagi menerapkan PSBB.
Terdapat 10 wilayah yang masih masuk zona kuning di antaranya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung. Sementara beberapa wilayah yang masuk Bodebek tetap menyesuaikan PSBB di DKI.
Sesuai standar indikator Rt, suatu wilayah dapat dinilai aman apabila berada di bawah angka 1.
Kendati demikian, Emil meminta para kepala daerah di Jabar untuk tetap mewaspadai penyebaran virus corona.
"Walaupun angka reproduksi di bawah angka satu ini sudah lampu kuning kepada wali kota/bupati untuk tidak melonggarkan pengawasan. Kami sudah siapkan 627 mobil covid-19 tes dan sudah beredar yang kami prioritaskan pengetesan di pasar," tegas Emil.
Jabar sendiri pernah memperoleh apresiasi dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang menilai Jabar menjadi provinsi terbaik menangani kasus covid-19.
Selain memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah, Jabar juga disebut berkomitmen mencegah transmisi covid-19. Dampaknya, terjadi penurunan angka kasus sejak penerapan PSBB.