Muhadjir Minta Antisipasi WNI dari Malaysia dan Singapura

CNN Indonesia
Selasa, 16 Jun 2020 00:44 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyambangi Rumah Sakit Lapangan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Rumah Sakit Lapangan ini dibangun oleh sejumlah relawan dan dibuat khusus untuk menangani pasien Covid-19.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyambangi Rumah Sakit Lapangan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. (Dok. Humas Kemenko PMK)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menginstruksikan segenap jajarannya yang menangani langsung pandemi virus corona mengantisipasi kedatangan warga negara Indonesia dari negara zona merah Covid-19.

Muhadjir menyoroti kedatangan WNI dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Apalagi di dua negara tersebut banyak WNI yang bekerja atau memang menetap di sana.


"Yang harus kita antisipasi berikutnya adalah mengenai kedatangan WNI dari luar negeri, seperti dari Malaysia dan Singapura," kata Muhadjir melalui Siaran Pers yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya WNI dari Singapura dan Malaysia yang notabene negara tetangga, para WNI yang sempat mengikuti kegiatan Tabligh Akbar di India juga menurutnya harus diantisipasi. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan.

Muhadjir meminta agar semua WNI yang datang dikarantina di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pulau Galang.

"Begitu pun jemaah tabligh akbar dari India yang jumlahnya sekitar 700 orang ini supaya bisa ditangani di Pulau Galang," kata dia.

Lebih lanjut, Muhadjir juga menginstruksikan agar tim dari Kementerian Luar Negeri bisa segera membahas kemungkinan para WNI ini pulang.


Pasien COVID-19 yang telah sembuh meninggalkan ruang perawatan RS Khusus Infeksi Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (3/5/2020). Sebanyak 18 pasien COVID-19 yakni 15 ABK KM Kelud dan tiga anggota Polri Polda Kepri dinyatakan sembuh dan dipulangkan setelah menjalani perawatan dan dua kali tes swab dengan hasil negatif. ANTARA FOTO/Pradanna Putra Tampi/Mnk/aww.Pasien COVID-19 yang telah sembuh meninggalkan ruang perawatan RS Khusus Infeksi Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (3/5/2020). (ANTARA FOTO/M.N. Kanwa)
Tak hanya itu, Muhadjir juga meminta agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyiapkan rumah sakit lain sebagai langkah antisipasi.

Jika memang memungkinkan, kata dia, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Tanjung Pinang, Kepri, maupun di Jakarta bisa dimanfaatkan.

Tak hanya WNI yang datang secara legal, kata Muhadjir, antisipasi juga harus ditujukan bagi para pekerja ilegal yang kembali ke Indonesia. Bisa jadi para pekerja ilegal ini dipulangkan menggunakan perahu melalui jalur-jalur tikus.

"Itu yang harus diwaspadai betul dan jadi target kita untuk memantau jangan sampai terjadi kasus penularan positif Covid-19. Untuk pemanfaatan RSKI Pulau Galang sekali lagi saya minta koordinasi dari Tim Gugus Tugas dan Kementerian Dalam Negeri," kata Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir mengatakan Rumah Sakit Pulau Galang memang harus dimanfaatkan secara optimal. Hal ini kata dia sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo.


Dia mengatakan salah satu fasilitas RSKI Pulau Galang yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya yaitu keberadaan ruang karantina dan isolasi. Menurut Muhadjir dari laporan Panglima TNI, para WNI yang datang dari wilayah zona merah bisa dikarantina atau diobservasi selama 14 hari di RS Pulau Galang.

Mengingat ruang karantina RS Pulau Galang memiliki jarak yang cukup jauh dengan ruang perawatan pasien positif sehingga hampir dipastikan tidak ada kemungkinan tertular. Meski begitu, kata Muhadjir, sesuai arahan Jokowi, RS Pulau Galang juga bisa dimanfaatkan untuk menerima pasien yang berasal dari provinsi lain di luar Kepri termasuk dari negara lain.

"Menurut arahan Pak Presiden, beliau meminta supaya RS ini dimanfaatkan lebih optimal tidak hanya oleh WNI yang datang dari luar negeri, tapi juga oleh pemerintah daerah setempat dalam menangani kasus terkait Covid-19," kata dia. (tst/pmg)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER