FSGI Sebut Sekolah Kehabisan Dana Cukupi Protokol Kesehatan
CNN Indonesia
Rabu, 17 Jun 2020 08:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan mengatakan masih ada sebagian sekolah yang tak punya anggaran untuk protokol kesehatan jika dibuka di tengah pandemi covid-19 atau corona.
"Untuk sarana prasarana [protokol kesehatan], peralatan masker, sekolah tidak punya uang untuk beli itu. Ini komponen paling berat. Sekolah nggak punya anggaran," ujarnya melalui konferensi video, Selasa (16/6).
Hal tersebut diungkap Satriwan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.656 responden di 34 provinsi dan 245 kota atau kabupaten. Responden terdiri dari guru, kepala sekolah dan manajemen sekolah.
Survei dilakukan terhadap responden yang mayoritas mengajar di sekolah pada zona hijau. Rinciannya 42,9 persen responden di zona hijau, 33,7 persen di zona merah, 20,8 persen di zona kuning dan 2,6 persen di zona oranye.
Dari survei tersebut, FSGI menemukan 53,4 persen responden mengaku kesiapan sarana, prasarana dan infrastruktur sekolah merupakan beban paling berat jika kembali dibuka.
Hal ini dibarengi dengan 47 persen responden mengaku kesiapan anggaran jadi beban berat. Ini karena menurut mereka tak semua sekolah bisa membiayai protokol kesehatan dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Anggaran nggak cukup. Dana BOS tidak akan mencukupi apalagi [kalau juga dipakai] untuk gaji guru honorer," jelasnya.
Sebanyak 46,3 persen responden menilai seharusnya protokol kesehatan dibiayai oleh anggaran khusus dari pemerintah pusat.
Kemudian 38,9 persen meminta anggaran dari pemerintah daerah. Dan 77,4 persen responden lainnya menilai anggaran protokol bisa digunakan lewat dana BOS.
Lebih lanjut 46,6 persen responden mengaku sosialisasi pembukaan sekolah kepada orang tua dan siswa sulit dengan waktu yang singkat. Ini disusul 37,6 persen responden yang menilai waktu pembukaan sekolah terbatas.
"Satu bulan lagi tahun ajaran baru akan dimulai. Sekolah saat ini juga sedang melaksanakan PPDB, kenaikan kelas, terima rapor, persiapan tahun ajaran baru, pembagian tugas guru, sampai persiapan PJJ atau masuk kembali," tutur Satriwan.
Berdasarkan syarat dan persiapan yang harus penuhi, survei FSGI menemukan 55,1 persen responden mengaku sekolahnya belum bisa memenuhi persyaratan jika dibuka kembali.
"Artinya mayoritas sekolah di Indonesia, termasuk di zona hijau sesungguhnya belum siap dalam menghadapi kenormalan baru jika sekolahnya dibuka kembali," jelasnya.
Di samping itu, katanya, juga ada 21,3 persen responden yang mengaku sekolahnya siap memenuhi persyaratan. Satriwan menduga sekolah ini yang mungkin diizinkan membuka aktivitas.
Sedangkan sebanyak 15,3 persen responden mengaku ragu-ragu, 3,5 persen responden tidak tahu dan sisanya menjawab beragam.
FSGI menilai pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus di luar dana BOS untuk membiayai protokol kesehatan. Pemerintah pusat maupun daerah juga perlu memastikan betul kesiapan sekolah dan penerapan pembelajaran ketika sekolah kembali dibuka.
"Sekolah jangan dibiarkan jalan masing-masing, sendiri-sendiri dalam menilai kesiapan. Harus ada koordinasi, pendampingan dan penilaian dari Pemda atau pemangku kepentingan lain," tambah Satriwan.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan sekolah di zona hijau melakukan pembelajaran tatap muka pertengahan Juli 2020.
Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sekolah, yakni berada di zona hijau, diizinkan pemerintah daerah dan komite sekolah, menyiapkan protokol kesehatan, dan mendapat izin orang tua.
Nadiem sendiri tidak menyatakan ada penambahan besaran dana BOS maupun alokasi anggaran khusus untuk protokol kesehatan.
Ia hanya menekankan dana BOS bisa digunakan untuk mendukung protokol kesehatan, pembelajaran jarak jauh, maupun honor guru. Pihaknya sudah melepas aturan batasan penggunaan dana BOS selama pandemi. (ain/fey/ain)
[Gambas:Video CNN]
"Untuk sarana prasarana [protokol kesehatan], peralatan masker, sekolah tidak punya uang untuk beli itu. Ini komponen paling berat. Sekolah nggak punya anggaran," ujarnya melalui konferensi video, Selasa (16/6).
Hal tersebut diungkap Satriwan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.656 responden di 34 provinsi dan 245 kota atau kabupaten. Responden terdiri dari guru, kepala sekolah dan manajemen sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini dibarengi dengan 47 persen responden mengaku kesiapan anggaran jadi beban berat. Ini karena menurut mereka tak semua sekolah bisa membiayai protokol kesehatan dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Sebanyak 46,3 persen responden menilai seharusnya protokol kesehatan dibiayai oleh anggaran khusus dari pemerintah pusat.
Kemudian 38,9 persen meminta anggaran dari pemerintah daerah. Dan 77,4 persen responden lainnya menilai anggaran protokol bisa digunakan lewat dana BOS.
"Satu bulan lagi tahun ajaran baru akan dimulai. Sekolah saat ini juga sedang melaksanakan PPDB, kenaikan kelas, terima rapor, persiapan tahun ajaran baru, pembagian tugas guru, sampai persiapan PJJ atau masuk kembali," tutur Satriwan.
Berdasarkan syarat dan persiapan yang harus penuhi, survei FSGI menemukan 55,1 persen responden mengaku sekolahnya belum bisa memenuhi persyaratan jika dibuka kembali.
"Artinya mayoritas sekolah di Indonesia, termasuk di zona hijau sesungguhnya belum siap dalam menghadapi kenormalan baru jika sekolahnya dibuka kembali," jelasnya.
Di samping itu, katanya, juga ada 21,3 persen responden yang mengaku sekolahnya siap memenuhi persyaratan. Satriwan menduga sekolah ini yang mungkin diizinkan membuka aktivitas.
Sedangkan sebanyak 15,3 persen responden mengaku ragu-ragu, 3,5 persen responden tidak tahu dan sisanya menjawab beragam.
FSGI menilai pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus di luar dana BOS untuk membiayai protokol kesehatan. Pemerintah pusat maupun daerah juga perlu memastikan betul kesiapan sekolah dan penerapan pembelajaran ketika sekolah kembali dibuka.
"Sekolah jangan dibiarkan jalan masing-masing, sendiri-sendiri dalam menilai kesiapan. Harus ada koordinasi, pendampingan dan penilaian dari Pemda atau pemangku kepentingan lain," tambah Satriwan.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan sekolah di zona hijau melakukan pembelajaran tatap muka pertengahan Juli 2020.
Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sekolah, yakni berada di zona hijau, diizinkan pemerintah daerah dan komite sekolah, menyiapkan protokol kesehatan, dan mendapat izin orang tua.
Nadiem sendiri tidak menyatakan ada penambahan besaran dana BOS maupun alokasi anggaran khusus untuk protokol kesehatan.
Ia hanya menekankan dana BOS bisa digunakan untuk mendukung protokol kesehatan, pembelajaran jarak jauh, maupun honor guru. Pihaknya sudah melepas aturan batasan penggunaan dana BOS selama pandemi. (ain/fey/ain)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK