JK Beberkan Kajian Salat Jumat Ganjil Genap Nomor HP

Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengaku punya sejumlah pertimbangan dalam menerbitkan edaran mengenai pelaksanaan Salat Jumat dalam dua gelombang dengan aturan ganjil genap berdasarkan nomor ponsel (HP).

JK menyebut aturan ganjil genap diterbitkan setelah pihaknya memantau pelaksanaan Salat Jumat di sejumlah daerah dalam dua pekan terakhir. Menurutnya, kapasitas masjid menjadi terbatas karena pemberian jarak pada saf salat.

"Kalau kapasitas masjid katakanlah 1.000 orang. Kalau dilonggarkan satu meter maka berarti, sisa kapasitas [masjid] 40 persen, sisa 400 [jemaah], kemana 600 ini Salat Jumat. Maka, akibatnya orang salat sekali, di jalan," kata JK, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6).

JK mengatakan saat kapasitas masjid penuh karena pemberian jarak, jemaah pun terpaksa melaksanakan salat di halaman masjid hingga ke jalan raya. Kondisi tersebut, kata JK, justru berbahaya bagi jemaah terpapar virus corona.

"Paling berbahaya di jalan. Karena bisa saja orang di jalan itu dia batuk atau meludah di suatu tempat, dibawa oleh mobil. Dia salat di jalan, maka sajadahnya tertular, dia bawa pulang sajadahnya di rumah, orang rumahnya bisa kena," ujarnya.

Oleh karena itu, JK mengatakan DMI telah mengusulkan Salat Jumat digelar dengan bergelombang atau dua sif. Menurutnya, usulan tersebut juga telah disetujui Majelis Ulama Indonesia.

"Itu solusinya harus dua sif, dan itu sudah disetujui oleh majelis ulama, yang keputusan boleh satu kali, boleh dua kali, dan itu secara agama sudah kita bicarakan, bisa," katanya.

Lebih lanjut, JK menyebut pembagian sif Salat Jumat menjadi dua gelombang adalah sebuah cara agar Umat Islam bisa beribadah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, terdapat masjid yang menggelar Salat Jumat masih tak memberikan jarak saf.

Wakil presiden ke-12 RI itu mengatakan usulan pembagian sif tersebut juga untuk mengantisipasi masjid penuh saat menggelar Salat Jumat. Namun, JK memastikan pelaksanaan Salat Jumat dua gelombang dengan aturan ganjil genap tergantung pada pengurus masjid masing-masing.

"Itu hanya cara, tidak mungkin (dipaksakan). Kita berdosa kalau tidak memberikan kesempatan orang Salat Jumat," ujarnya.

Sebelumnya, DMI mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan Salat Jumat dalam dua gelombang dengan aturan ganjil genap berdasarkan nomor ponsel (HP). Surat edaran DMI nomor 105-Khusus /PP-DMI/A/Vl/2020, tertanggal 16 Juni 2020 itu sudah dikonfirmasi CNNIndonesia.com kepada Sekretaris Jenderal DMI, Imam Addaruqutni.

Dalam edaran itu, DMI menganjurkan masjid yang memiliki jumlah jemaah banyak hingga membludak ke jalan untuk menggelar Salat Jumat dalam dua gelombang, yaitu gelombang pertama pada pukul 12.00 WIB dan gelombang kedua pada pukul 13.00 WIB.

Pengaturan jemaah pun dapat dilakukan berdasarkan angka terakhir pada nomor ponsel jemaah berkategori ganjil atau genap.

Apabila hari Jumat bertepatan dengan tanggal ganjil, jemaah yang memiliki nomor ponsel berakhiran ganjil melaksanakan Salat Jumat pada gelombang pertama, yaitu sekitar jam 12.00 WIB.

Sedangkan bagi yang memiliki nomor berakhiran genap, mendapat kesempatan Salat Jumat pada gelombang kedua sekitar pukul 13.00 WIB. Begitu pula sebaliknya.

Selain itu, edaran tersebut juga mengatur pelaksanaan Salat Jumat di kantor atau gedung bertingkat. Salat Jumat dapat dilaksanakan berdasarkan pengaturan lantai.