HUT Jakarta, Pandemi dan Rencana Hengkang ke Borneo

Ada yang berbeda dari hari ulang tahun DKI Jakarta ke-493 kali ini, Senin (22/6). Perayaan hari jadi kota yang sudah berdiri sebelum era kolonial ini dihelat di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pada perayaan kali ini pemerintah provinsi tak menggelar acara yang dihadiri warga, seperti musik atau pentas lain. Peringatan dihelat secara virtual.

"Sekarang melalui ultah ini kita ingin seluruh warga Jakarta merayakan HUT dengan cara lebih taat dan patuh pada masa PSBB transisi," kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (20/6).

Riza ingin semua pihak mematuhi aturan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Politikus Partai Gerindra berharap Jakarta menjadi provinsi pertama yang keluar dari masalah pandemi.

"Supaya Jakarta dapat kado ultah dari warga yang patuh dan taat, sehingga jakarta tidak hanya kurvanya semakin melandai, tapi segera bebas dari virus corona," ujarnya.

Saat ini pemerintah provinsi tengah menerapkan PSBB transisi sampai 2 Juli mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengisyaratkan tak memperpanjang penerapan PSBB.

Namun, pada kesempatan selanjutnya, Anies khawatir kasus positif virus corona bertambah saat pelaksanaan PSBB transisi yang sudah berjalan dua pekan lebih.

Hingga kemarin, jumlah kumulatif kasus positif virus corona di Jakarta mencapai mencapai 9.830 orang. Dari jumlah itu, 5.054 orang sembuh, 615 orang meninggal, dan sisanya masih menjalani perawatan. Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi di Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, Pangeran Fatahillah berhasil menghancurkan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1957. Tanggal itu kemudian dijadikan tanggal berdirinya Kota Jakarta. 

Kota tersebut berhasil direbut Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Mereka mengubah nama menjadi Batavia. Setelah gonta-ganti nama, Batavia diubah menjadi Jakarta saat penjajahan Jepang.

Jakarta kemudian dijadikan ibu kota negara selepas merdeka dan bertahan hingga hari ini meskipun dalam perjalanannya beberapa kali muncul wacana memindahkan ibu kota ke daerah lain.

Wacana tersebut kini hendak dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia ingin memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Desember 2019. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jokowi menyampaikan alasan pemerintah memindahkan ibu kota di antaranya karena jumlah penduduk di Pulau Jawa padat, pencemaran lingkungan, kemacetan, hingga banjir.

Mantan gubernur DKI itu tengah merancang pembentukan badan otorita ibu kota baru untuk mengawasi jalannya pembangunan. Namun, rencana pembangunan ibu kota baru tersebut kini terhalang pandemi virus corona.

Sejumlah alasan yang dikemukakan Jokowi itu memang menghantui Jakarta sejauh ini. Mulai dari kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, kemacetan, hingga banjir. Dan kini ditambah pandemi virus corona.

Misalnya masalah kepadatan penduduk. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, jumlah penduduk Jakarta pada 2010 mencapai 9.607.790 jiwa dengan kepadatan penduduk 14.506 jiwa/km2. Jumlah penduduk Jakarta terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Jakarta sudah menyentuh angka 10.177.924 jiwa. Kemudian pada 2019, jumlah penduduk Jakarta telah mencapai 10.557.810 jiwa dengan kepadatan 15.900 jiwa/km2.

Jumlah penduduk yang telah menyentuh angka 10 juta lebih ini tak sebanding dengan luas Jakarta yang hanya 662,33 kilo meter persegi.

Masalah Kompleks Jakarta

Masalah lainnya banjir. Banjir menerjang Ibu Kota awal tahun ini, 1 Januari dan 25 Februari 2020. Pada banjir pertama, 15 persen kawasan Jakarta terdampak banjir dan 31.232 jiwa mengungsi

Sementara saat banjir kedua, sekitar 200 RW terendam atau 10 persen dari kawasan Jakarta. Anies ketika itu menyebut pengungsi banjir mencapai 12-15 ribu jiwa.

Kebersihan udara Jakarta menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke belakang. Tingkat polusi udara harian Jakarta bahkan beberapa kali menempati peringkat pertama di dunia sepanjang 2019 hingga 2020.

Pada 2019, Jakarta menempati peringkat ke-5 ibu kota negara paling tercemar di dunia atau pertama di ASEAN dengan rata-rata konsentrasi PM2.5 mencapai 49.4 alias tak sehat untuk kelompok sensitif.

Angka tersebut naik dari laporan tahun sebelumnya. Pada 2018, Jakarta menempati posisi ke-10 ibu kota negara paling tercemar dengan 45.3.

Untuk di Indonesia, Jakarta menjadi kota nomor lima terpolusi di bawah Tangerang Selatan rata-rata konsentrasi PM2.5 sebesar 81.3, Bekasi 62.6, Pekanbaru 52.8, dan Pontianak 49.7.

Pertengahan Agustus 2019, sebanyak 31 warga menggugat Presiden Jokowi hingga Anies menuntut pemenuhan hak menikmati udara bersih di Jakarta.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, polusi Jakarta berasal dari 75 persen transportasi darat, 8 persen industri, 9% pembangkit listrik dan pemanas, dan 8% pembakaran domestik.

Pemukiman warga yang terendam banjir setinggi 60 centimeter di RT 02 RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu, Januari lalu. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Selain itu, Jakarta juga diprediksi terancam tenggelam. Melansir World Economic Forum, Jakarta menjadi kota yang paling berpotensi tenggelam.

Permukaan tanah Jakarta disebut menurun hingga 6,7 inci per tahun karena pemompaan air tanah yang berlebihan. Sebagian besar kota Jakarta diprediksi tenggelam pada tahun 2050.

Juru Kampanye laut Greenpeace, Arisyah Nasution menuturkan pada umumnya kota-kota pesisir di Indonesia terancam kehilangan sejumlah daratan di wilayah pesisirnya secara permanen pada dua hingga tiga dekade mendatang.

Ia menyebut Jakarta dan kawasan pesisir akan tenggelam karena penurunan muka tanah. Kemudian kerusakan ekosistem penting alami di pesisir laut terutama mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan pemerintah akan melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru.

Ketua Umum PPP itu mengklaim banyak investor yang tertarik terhadap proyek tersebut meskipun saat ini ada pandemi Covid-19.

"Menurut saya ini sebuah peluang bisnis besar sekali, dan peluang bisnis ini bukan didukung sepenuhnya oleh APBN, tidak bergantung pada APBN," ujar Suharso beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan lain, Suharso mengatakan pembangunan fisik ibu kota baru di Kalimantan Timur tak dilakukan tahun ini. Pemerintah, katanya, masih fokus menangani dampak pandemi virus corona.