Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo tengah mengkaji rencana pengembangan dan penguatan sejumlah lembaga. Salah satunya, rencana pengadaan deputi intelijen yang mengurusi masalah kesehatan di Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurutnya, pengembangan dan penguatan ini akan dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar undang-undang.
"Misalnya pengembangan BIN, ada deputi intelijen yang mengurusi kesehatan," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain di BIN, lanjutnya, pengembangan dan penguatan juga akan dilakukan di Kejaksaan Agung yakni untuk pembentukan jaksa agung muda pidana militer.
Tjahjo juga mengatakan bahwa pengembangan akan dilakukan di Universitas Pertahanan (Unhan). Menurutnya, Kementerian Pertahanan ingin agar Unhan mendirikan Fakultas Kedokteran.
Selain itu, lanjutnya, sebanyak 13 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ingin berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Politikus PDIP mengaku terus berkomunikasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) agar aturan-aturan yang ada memungkinkan penyembangan tersebut.
"Kami sudah terus komunikasi dengan Kemenag supaya aturan-aturan Kemenag bisa memungkinkan sisa 13 IAIN itu menjadi UIN," katanya.
Pengembangan lain, kata Tjahjo, dilakukan di tubuh Polri di mana jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri dan Komandan Korps Brigadir Mobil (Dankor Brimob) diduduki perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal (komjen).
Menurut Tjahjo, pengembangan di tubuh Polri ini membuat pihaknya juga harus melakukan peningkatan di lingkup TNI agar tidak timbul kecemburuan.
"TNI harus sama, Marinirnya juga sama, harus bintang bintang tiga supaya tidak menimbulkan kecemburuan," kata Tjahjo.