Antrean di Mal, DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Scan QR Code

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) mengevaluasi penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona di pusat perbelanjaan dan mal.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyoroti kewajiban pengunjung mengisi kuisioner berbasis teknologi scan QR Code yang justru memicu antrean di pintu masuk. Sementara, antrean tersebut menurutnya justru berisiko menjadi penyebab penularan virus corona.

"Kita mendorong supaya kegiatan di samping pengawasan yang ada, jangan memperlambat kegiatan ekonominya. Seperti yang ditemukan saat tadi, pada saat kunjungan ke mal itu terhambat oleh administrasi kuesioner (pengunjung) jangan lah seperti itu lagi," kata Pandapotan sebagaimana dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/6).

Anggota Komisi B lainnya, Wita Susilowaty mengatakan Disparekraf perlu memperhatikan efektivitas penggunaan administrasi kuesioner riwayat kesehatan bagi pengunjung mal.

Menurut dia, penerapan pengisian formulir riwayat kesehatan maupun scan barcode salah satu upaya mencegah penularan virus corona di pusat perbelanjaan. Namun, hal itu dinilai tidak efektif.

"Karena banyak pengunjung mal ada juga yang gaptek, alhasil mereka di depan mal itu mereka saling bertanya kepada pengunjung lain, sehingga itu malah terjadi perkumpulan orang kembali di dalam (mal)," tuturnya.

Pengelola Mal Central Park dan Neo Soho memberikan fasilitas touchless kepada pelanggan untuk mengindari sentuhan fisik, Minggu (14/6). (Dok.Marketing Communcation Mal Central Park dan Neo Soho)

Wita mengusulkan agar Disparekraf bisa mensinkronisasi data riwayat kesehatan pengunjung secara online. Sehingga, penerapan jaga jarak antarwarga dapat dilakukan.

"Coba mungkin kalau misal kita sudah mengisi di satu mal, kalau misal (scan barcode) mau dilanjutkan mengisi di satu itu bisa tidak terlacak di mal-mal yang lain?" kata Wita.

"Jadi menurut saya bisa tidak kalau (kuesioner) itu disederhanakan saja, misal saya ketik nama daftar sudah satu kali di hari itu, data saya bisa terhubung di mal-mal lain, dan tidak perlu mengisi kuesioner lagi, sehingga tidak membuat kerumunan baru," lanjutnya.

Kepala Disparekraf Cucu Ahmad Kurnia menjelaskan, pihaknya telah memperhitungkan secara matang perihal penerapan pemindaian QR Code yang wajib dilakukan seluruh pengunjung mal.

Menurut Cucu, kebijakan tersebut tetap mengedepankan prinsip pembatasan pengunjung dengan kapasitas maksimal 50 persen.

"Kami sudah melakukan semua protokol-protokol itu di semua sektor, dan protokol ini berlaku bukan hanya kepada pengunjung, tapi juga penting untuk manajemen dan karyawan, baik pengusaha ataupun pengunjung," jelas Cucu.