Bansos Corona Salah Sasaran, DPR Minta Mensos Benahi Data

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Menteri Sosial Juliari Batubara membenahi data kemiskinan setelah ditemukan banyak kasus penyaluran bansos pandemi virus corona (Covid-19) tidak tepat sasaran.

Yandri mengatakan data kemiskinan harus segera dibenahi agar kesalahan yang sama tidak terjadi pada kebijakan bantuan sosial di masa mendatang.

"Contoh kemarin di Cianjur itu ada 2.000 nama yang tidak bisa dikonfirmasi, Pak Menteri, penerima bantuan. Nah, ini perlu kita perbaiki," kata Yandri saat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Yandri menyampaikan salah sasaran itu bukan murni kesalahan pemerintah. Ia yakin Mensos Juliari dan jajarannya punya niat yang sama untuk membersihkan data kemiskinan dari data invalid.

Politikus PAN itu menyebut Komisi VIII DPR RI siap membantu penjernihan data kemiskinan itu. Mereka telah membentuk Panitia Kerja Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan.

"Jadi kita sisir nanti per kota, nanti kita bagi klasternya, sehingga nanti mungkin tahun 2021-2022 sudah kelihatan arah perbaikan itu. Kalau sampai 2023 sudah selesai, wah itu top, Pak," ucapnya.

Menteri Sosial Juliari Batubara saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras)

Sebelumnya, pemerintah memberikan bansos untuk menekan dampak ekonomi pandemi virus corona. Pada Mei, Juni, dan Juli, Kemensos menyalurkan bantuan paket sembako Rp3,4 triliun dan bantuan tunai Rp16,2 triliun.

Bansos itu rencananya dilanjutkan hingga akhir 2020. Kemensos akan memberikan paket bantuan sembako untuk 1,9 juta keluarga di Jabodetabek dan bantuan tunai untuk 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Setiap keluarga mendapat jatah bantuan senilai Rp300 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat mengungkapkan alasan pembagian bansos kepada warga terdampak virus corona, berantakan.

Saat itu, kata Muhadjir, Presiden Joko Widodo ingin bansos lebih cepat tersalurkan ketimbang membenahi data penerima terlebih dahulu.

Muhadjir mengakui data penerima bansos milik Kementerian Sosial masih perlu dibenahi. Akan tetapi, sudah begitu banyak masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi virus corona.

"Kita beri bantuan dulu. Sambil jalan verifikasi," kata Muhadjir dalam diskusi yang dilakukan secara virtual, Selasa (9/6).