PPP soal Isu Reshuffle: Agar Menteri Lebih Peka Covid-19

CNN Indonesia | Senin, 29/06/2020 11:59 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menjelaskan persiapan debat di kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (21/12). Sekjen PPP Arsul Sani menilai kejengkalan Jokowi bisa memicu kinerja kabinet. (Foto: CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai isu kocok ulang (reshuffle) terkait kemarahan Presiden Joko Widodo menjadi lecutan bagi para menteri untuk memperbaiki diri.

"Agar menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal untuk bekerja lebih keras dan lebih peka dalam menyikapi perkembangan pandemi Covid-19 yang juga menyebabkan kelesuan ekonomi luar biasa dan bahkan membawa kita menuju resesi," kata dia, kepada wartawan, Senin (29/6).

Arsul menilai ada sejumlah menteri yang sulit diukur kinerjanya karena tidak pernah terbuka ke publik. Ada pula menteri-menteri yang sering mengumumkan kinerjanya ke publik, tapi tak berkoordinasi di internal kabinet.


Wakil Ketua MPR RI itu enggan menyebut nama-nama menteri itu. Namun, menurutnya kinerja menteri-menteri itulah yang membuat Jokowi marah.

"Menjadi enggak match terkait sikap pemerintah atas suatu masalah. Ini misalnya waktu itu isu karantina, pelonggaran PSBB, TKA China, dan lain-lain," tuturnya.

Arsul mengaku tak tahu apakah Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Namun, katanya, PPP siap diajak bicara jika Jokowi hendak mengambil langkah itu.

"Kalau bicara soal reshufle, PPP tidak berubah pandangannya. Kapan mau reshuffle itu mau dilakukan dan siapa yang akan di-reshuffle itu biar jadi urusan Presiden," ucap dia.

Isi reshuffle dihembuskan Jokowi dalam rapat kabinet, Kamis (18/6), yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (29/6).

Saat itu, Jokowi menunjukkan kemarahannya kepada para menteri karena tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan Corona dan menyatakan siap melakukan perombakan kabinet jika perlu.

Sejumlah pengamat menilai itu bisa jadi terealisasi karena memang kinerja sejumlah menteri buruk, atau bisa jadi itu berarti pelecut agar para pembantunya lebih berprestasi.

(dhf/arh)

[Gambas:Video CNN]