Ancam Reshuffle dan Marah Jokowi pada Kinerja Lamban Menteri

CNN Indonesia | Senin, 29/06/2020 07:25 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor/FOTO: Muchlis-Biro Pers dan Sekretariat Presiden Presiden Jokowi marah kepada menteri dan pimpinan lembaga negara yang bekerja lambat di tengah pandemi virus corona (Muchlis-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya pada menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kemarahan Jokowi ini terjadi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Namun rekaman video sidang itu baru diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6) kemarin.

Suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi Covid-19.


Jokowi menilai sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kerja anak buahnya dalam menghadapi pandemi tersebut. Ia pun tak segan jika harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) maupun Peraturan Presiden (Perpres) agar penanganan covid-19 lebih maksimal.

"Saya harus ngomong apa adanya. Nggak ada progress yang signifikan, enggak ada. Kalau minta perppu, saya buatin lagi perppu, asalkan untuk rakyat, untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan kekesalannya lantaran masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja biasa-biasa saja.

"Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali," ucapnya dengan nada tinggi.

"Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan," imbuhnya.

Jokowi bahkan sempat menyinggung langsung kinerja sejumlah kementerian terkait berbagai kebijakan untuk menangani covid-19. Mulai dari kebijakan bansos, pemberian insentif, hingga kinerja Kementerian Kesehatan akibat penggunaan anggaran yang tak maksimal.

Dari anggaran Rp75 triliun, kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu hanya menggunakan 1,53 persen.

Ia meminta agar anggaran kesehatan segera dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran seperti membayar tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis lainnya.

Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet atau reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri. Ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]



(psp/bmw/sur)