Jokowi Minta RS Pulau Galang Rawat Pasien Tingkat Sedang

CNN Indonesia
Senin, 29 Jun 2020 15:16 WIB
Pasien COVID-19 yang telah sembuh meninggalkan ruang perawatan RS Khusus Infeksi Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (3/5/2020). Sebanyak 18 pasien COVID-19 yakni 15 ABK KM Kelud dan tiga anggota Polri Polda Kepri dinyatakan sembuh dan dipulangkan setelah menjalani perawatan dan dua kali tes swab dengan hasil negatif. ANTARA FOTO/Pradanna Putra Tampi/Mnk/aww.
Pasien COVID-19 yang telah sembuh meninggalkan ruang perawatan RS Khusus Infeksi Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (3/5/2020). (ANTARA FOTO/M N Kanwa)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pasien terinfeksi covid-19 dengan tingkat sedang dapat dirawat di Rumah Sakit Darurat Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Hal ini disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).

"Perintah bapak presiden untuk pemanfaatan Pulau Galang bagi pasien yang sakit sedang ini mungkin akan dipertimbangkan untuk dirawat di Pulau Galang," ujar Doni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

RS Darurat di Pulau Galang diketahui disiapkan pemerintah bagi pekerja migran yang kembali ke Indonesia. RS Darurat ini dibangun di lokasi bekas kamp Vietnam. Jokowi sendiri pernah meninjau langsung pembangunan RS tersebut beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Doni juga menekankan perintah Jokowi terkait penambahan unsur TNI/Polri dan tenaga medis menangani pasien covid-19. Penambahan personel ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan covid-19 di daerah.

Kepala Bada Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/10).Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

"Di samping menambah unsur TNI/Polri, untuk upaya mitigasi juga tenaga dokter, tenaga perawat, kemudian juga alat perlengkapan medis yang dibutuhkan," katanya.

Untuk perlengkapan medis, lanjut Doni, pemerintah telah mendistribusikan 222 mesin PCR ke seluruh daerah. Kepala BNPB ini mengakui proses distribusi mesin PCR memang belum merata. Namun saat ini sebagian besar daerah telah memiliki mesin PCR sehingga tak perlu mengirim spesimen hasil uji yang membutuhkan waktu lama.

"Memang belum merata di seluruh kabupaten/kota atau di tingkat provinsi, tapi paling tidak hampir semua provinsi mampu memeriksa spesimen sehingga tidak perlu lagi ada satu provinsi yang mengirimkan ke provinsi lainnya," ucap Doni. 

(ain/psp/ain)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER