Yasonna Duga Djoko Tjandra ke Indonesia Lewat Jalur Tikus

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut ada dua kemungkinan buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra masuk Indonesia.

Dua opsi itu yakni lewat jalur tikus atau menggunakan identitas palsu.

Yasonna mengatakan hal itu mungkin saja dilakukan sebab Ditjen Imigrasi Kemenkumham tidak mencatat kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia lewat bandara atau pelabuhan resmi.

"Kemungkinannya pasti ada kalau itu benar bahwa itu palsu atau tidak, kita tidak tahu. Melalui pintu-pintu yang sangat luas di negara apa namanya itu pintu tikus, jalan tikus," kata Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7).

Untuk diketahui, istilah 'jalan' atau 'jalur tikus' merujuk pada pintu-pintu atau jalan tak resmi.

Djoko Tjandra, yang merupakan Direktur PT Era Giat Prima (EGP), diketahui berada di Indonesia pada 8 Juni 2020 saat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang membelitnya. Padahal status dia masih menjadi buronan Kejaksaan Agung.

Yasonna menglaim pihak Imigrasi telah menelusuri kabar keberadaan Djoko. Namun tidak ada catatan sama sekali soal buron itu di pintu masuk resmi.

Politikus PDIP itu juga menyebut kemungkinan lain, yakni pemalsuan identitas. Dia bilang bisa saja Djoko masuk Indonesia dengan paspor palsu.

"Kita enggak tahu lah, makanya lagi diteliti. Kan saya minta cek CCTV apa semua. Kita tidak tahu bisa saja orang ambil paspor di Bangkok sana kan," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti kabar yang simpang siur, Kemenkumham dan Kejaksaan Agung membentuk tim gabungan. Tim tersebut bertugas khusus mencari jejak Djoko Tjandra di Indonesia.

Belajar dari Kasus Harun Masiku

Terkait kasus ini, Yasonna mengatakan pihaknya pun belajar dari kasus buron KPK, Harun Masiku.

"Melihat peristiwa sebelumnya Harun Masiku, saya langsung perintahkan untuk cek langsung, cek di server kita dan sekarang saya sudah minta melihat CCTV yang ada di perlintasan kita," kata Yasonna.

Politikus PDIP itu menjelaskan jika pun benar Djoko masuk ke Indonesia, Imigrasi tak bisa menghalanginya. Sebab Djoko tak lagi jadi buronan Interpol sejak 2014.

"Seandainya ya, kalau dia masuk sambil bersiul, bisa saja karena dia tidak masuk red notice (pencekalan). Tapi ini hebatnya dia enggak ada," ujar Yasonna.

Sebelumnya, Jaksa Agung Jaksa Agung ST Burhanuddin Djoko Tjandra masih dalam pengejaran. Namun dia bilang sang buronan telah berkeliaran di Jakarta sejak tiga bulan lalu.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan setidaknya ada dua dugaan bagaimana cara Djoko Tjandra menyelusup masuk ke Indonesia.

Djoko Tjandra, kata dia, menggunakan paspor Indonesia dengan nama yang telah diganti atau menggunakan paspor Papua Nugini.

"Terdapat potensi beberapa opsi masuk Indonesia: Paspor Indonesia dengan nama Joko Soegiarto Tjandra atau Tjan Kok Hui, Paspor Papua Nugini dengan nama Joko Soegiarto Tjandra atau Tjan Kok Hui," ujar Boyamin kepada CNNIndonesia.com, Kamis petang.

Pihaknya pun mengaku akan melaporkan dugaan maladministrasi terkait menyelusupnya Djoko Tjandra itu ke Ombudsman RI.

Sebelumnya, Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengaku tak tahu bagaimana kliennya bisa masuk Indonesia. Ia pun membenarkan bertemu dengan Djoko saat mendaftarkan permohonan PK di PN Jakarta Selatan.