Bakal Jadi RS Darurat Corona, Hotel di Surabaya Belum Sepakat

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meninjau kesiapan Hotel Grand Surabaya yang bakal dialihfungsikan sementara menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Virus Corona ataupun penginapan tenaga medis.

Namun, pihak manajemen hotel tak tahu menahu perihal rencana tersebut. Selain itu, masih ada penolakan dari pihak internal.

Dalam peninjauan itu tampak Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, serta Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Sebelum memasuki hotel, mereka melewati proses pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu oleh petugas menggunakan thermo gun sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Dari lobby, Doni, Muhadjir, dan Terawan kemudian melihat kondisi ruangan kamar yang berada di lantai 3, hotel bintang tiga tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK kemudian memastikan bahwa fasilitas hotel telah memadai untuk penanganan pasien Covid-19 dan tempat penginapan sementara bagi para tenaga kesehatan.

"Ini [tempat tidur] masih bagus ya," kata Menko Muhadjir, Minggu (5/7).

Dalam keterangan tertulisnya, Gugus Tugas Nasional menyebut Hotel Grand Surabaya bakal dialihfungsikan menjadi RS Darurat Khusus penanganan Covid-19 oleh Pemprov Jawa Timur, juga tempat istirahat bagi para tenaga medis.

Foto: Infografis Daerah Kasus Tertinggi dan Terendah Corona

Adapun RS Darurat Hotel Grand Surabaya tersebut sekaligus melengkapi RS Lapangan Indrapura sebagai sarana dan prasarana penanganan Covid-19, yang sebelumnya diresmikan Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo pada 3 Juni 2020.

Upaya Pemprov untuk menjadikan Hotel Grand Surabaya menjadi RS Darurat COVID-19 sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim bersama Presiden Joko Widodo pada (24/6) lalu.

Dalam arahannya, Jokowi mengatakan penanganan Covid-19 tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Dalam hal ini setiap wilayah di Jatim harus bersinergi dan mengambil kebijakan dengan merujuk pada sains dan menggandeng para pakar dan ahli keilmuan yang terkait.

Selain itu, Presiden juga meminta agar Kota Surabaya dapat mensinergikan RS Rujukan dan RS Darurat, sehingga tidak terjadi penumpukan dan dapat meringankan beban tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19.

Usai meninjau hotel, Muhadjir, Doni dan Terawan kemudian melakukan kunjungan ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Di sana mereka menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Setelah menggelar pertemuan, Muhadjir mengatakan bahwa Hotel Grand Surabaya hanya akan difungsikan sebagai fasilitas penginapan atau rumah singgah bagi para tenaga kesehatan. Ia tak menyinggung perihal alih fungsi hotel itu menjadi RS darurat.

"Kepala BNPB meninjau hotel, rencana insyaallah kami jadikan tempat istirahat tenaga kesehatan. Biar lebih nyaman. Dalam Melaksanakan tugas biar lebih fokus, lebih segar," ucap Muhadjir.

Respons Manajemen

Di sisi lain, pihak manajemen Hotel Grand Surabaya mengaku belum mengetahui rencana Gugus Tugas itu. Pihak HRD Hotel Grand Surabaya Avan Priadi mengatakan, saat peninjauan tadi, para menteri dan Gugus Tugas hanya melihat kesiapan fasilitas kamar dan belum ada pembicaraan lebih lanjut.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

"Kami belum membicarakan masalah itu [alih fungsi jadi RS Darurat], jadi tadi hanya peninjauan. Jadi belum ada kesepakatan," kata Avan, kepada wartawan.

Ia mengatakan pihaknya belum mendapatkan kabar perihal hotel yang akan digunakan sebagai rumah sakit darurat. Informasi yang mereka terima hanya sebatas peninjauan saja.

"Ndak [dikasih tahu], bukan untuk dijadikan rumah sakit, bukan ya. Informasi awal dari pejabat kementerian PMK sama ketua BNPB untuk meninjau hotel kami itu saja," ujarnya.

Saat ini, kata Avan, hotel tempatnya bekerja masih berfungsi melayani tamu seperti biasa. Ia pun mengaku para karyawan akam keberatan jika Hotel Grand Surabaya dialih fungsikan sebagai RS Darurat pasien corona.

"Di sini masih ada tamu. Kalau untuk rujukan pasien terus terang kami menolak. Ya takut terpapar aja alasannya. Ya, intinya karyawan keberatan, belum ada kesepakatan di internal," kata Avan.