Mengukur Kinerja Layak Reshuffle Menteri Jokowi

Isu reshuffle atau perombakan menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju mencuat usai Presiden Joko Widodo mengancam akan reshuffle menteri dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu.

Nama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi nama yang kerap disebut untuk reshuffle mengingat banyak kritik dari masyarakat terkait penanganan pandemi covid-19. Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly juga disebut-sebut pantas diganti.

Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebut nama Yasonna Laoly berada di urutan teratas dengan 64,1 persen dari total responden. Selanjutnya ada nama Terawan Agus Putranto sebesar 52,4 persen.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman menilai, Terawan memang menjadi menteri yang berpeluang reshuffle jika diukur dari kinerja penanganan Covid-19. Berkaca dari sikap Terawan di awal pandemi yang terkesan meremehkan, menurut Ikrama, membuat masyarakat menjadi kehilangan simpatik.  

"Kalau mau diukur, ya jelas menkes (yang reshuffle). Tentu terkait penanganan covid, karena di awal terlalu optimis tidak ada covid di Indonesia," ujar Ikrama saat dihubungi, Senin (6/7).

Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu juga kerap mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontraproduktif. Pernyataan itu di antaranya soal pasien Covid-19 akan sembuh sendiri hingga penggunaan masker.

Di awal pandemi, Terawan dengan lantang tak mewajibkan masyarakat memakai masker. Namun pandemi yang makin meluas membuat semua orang wajib pakai masker.

"Tes massal juga kurang. Hal-hal seperti itu, jadi kalau dinilai dari kinerja menkes ya itu yang paling bisa diukur (untuk reshuffle)," katanya.

Sementara Yasonna, Ikrama menuturkan, keinginan masyarakat itu tak lepas dari kebijakan politikus PDIP itu yang membebaskan narapidana dengan alasan pandemi. Beberapa waktu lalu, Yasonna diketahui mengeluarkan kebijakan membebaskan napi karena pandemi Covid-19.

Kebijakan itu dinilai mendukung upaya pembebasan para napi koruptor.

"Kalau Pak Yasonna mungkin karena kebijakan pembebasan napi yang kurang kontraproduktif," tuturnya.

Meski demikian, Ikrama memprediksi keinginan masyarakat itu merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan dan sikap Yasonna dalam menangani persoalan hukum. Mulai dari revisi UU KPK hingga kegagalan memproses hukum tersangka kasus korupsi Harun Masiku.

"Kalau Pak Yasonna sebenarnya akumulasi dari beraneka ragam aturan," ucap Ikrama

Sejumlah menteri yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, lanjut Ikrama, juga berpeluang besar dirombak. Persoalan ekonomi saat ini menjadi fokus pemerintahan Jokowi dalam penanganan Covid-19. Sebab, tak dipungkiri banyak masyarakat yang terkena imbas virus dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kendati begitu, Ikrama mengingatkan bahwa reshuffle ini tak hanya dilakukan semata pertimbangan performa atau kinerja. Menurutnya, banyak yang harus dipertimbangkan Jokowi terutama bila berkaitan dengan menteri-menteri yang berasal dari partai politik.

"Bolanya kan ada di Pak Jokowi. Kalau yang terkait ekonomi, kita lihat ada menteri-menteri  yang profesional, tapi ada juga parpol. Korelasinya bukan cuma di pemerintahan tapi juga di parlemen," ujarnya. 

Sementara pihak Istana sebelumnya telah menepis isu soal reshuffle. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengklaim kinerja kementerian/lembaga meningkat signifikan usai mendapat teguran keras dari Jokowi. 

Menurut Pratikno, kemarahan Jokowi itu semata ingin agar kementerian/lembaga mempercepat kinerjanya dengan menyelesaikan persoalan kesehatan maupun ekonomi di masyarakat di tengah pandemi covid-19.  

"Kalau progress bagus, ngapain di-reshuffle. Intinya begitu. Dengan progress yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan, sejauh kinerjanya bagus terus ya. Jadi jangan ribut lagi reshuffle," katanya.