Menag: Tak Ada Niat Libatkan TNI soal Kerukunan Beragama

Menteri Agama Fachrul Razi meluruskan isu soal Kementerian Agama akan menggandeng TNI AD dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Fachrul menyatakan tak ada rencana seperti itu.

Fachrul mengatakan Kemenag hanya ingin mendapat informasi dari Wakaster Brigjen TNI Sugiyono tentang kerukunan umat beragama di Papua. Hal itu dilakukan untuk persiapan kebijakan Kemenag di masa mendatang.

"Mungkin pada saat beliau keluar, ada yang menanyakan. Mungkin beliau saya enggak brief yang baik, sehingga jawabnya seolah-olah kita yang melibatkan mereka," kata Fachrul dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).

Fachrul menjelaskan Kemenag sedang menaruh perhatian kepada masalah pembinaan rumah ibadah dan sekolah-sekolah ibadah di Papua. Mereka berharap bisa meredam situasi panas di Papua lewat kegiatan keagamaan.

Kemenag mengundang Sugiyono sebagai orang yang baru saja berdinas di Papua. Fachrul mengatakan pihaknya juga mengundang perwakilan kepolisian dalam pertemuan kali itu.

"Sebetulnya sama sekali tidak ada niat kita untuk melibatkan TNI, hanya waktu itu kami minta masukan begitu," tuturnya.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan rencana Kemenag menggandeng TNI AD dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Kabar itu disampaikan Fachrul dan Wakaster KSAD Brigjen TNI Sugiyono.

Fachrul dan Sugiyono sempat bertemu di Kantor Kemenag, Jakarta, pada Selasa (30/6). Dalam pertemuan itu, kata Fachrul, pihaknya membahas kerja sama program dengan TNI AD.

"Kementerian Agama bersama TNI AD membahas sinergi program peningkatan kerukunan umat beragama," kata Fachrul dalam keterangan resmi di situs Kemenag RI.

Rencana itu menuai kritik dari publik karena dianggap mengembalikan dwifungsi TNI. Rencana itu juga mendapat sorotan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag, Selasa (7/7).

"Tentang pelibatan TNI dalam menjaga kerukunan umat beragana, kami menolak keras karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta Undang-undang TNI," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta.