Epidemiolog: Reproduksi Efektif Covid Jatim Sudah di Bawah 1

Target tenggat waktu yang diberikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jatim (Jatim) untuk menurunkan kasus corona (Covid-19) selama dua pekan telah berakhir hari ini.

Arahan itu diberikan Jokowi sejak 25 Juli 2020 lalu. Namun hingga Rabu (8/7), kasus di Jatim masih tertinggi nasional. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, ada 14.941 kasus kumulatif.

Meskipun lonjakan positif harian terbilang tinggi, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo mengatakan angka reproduksi efektif (Rt) di Jatim sudah di bawah 1 selama 30 Juni - 3 Juli 2020.

Namun, ujar Windhu, angka reproduksi efektif ini belum stabil, karena masih bisa terhitung selama empat hari. Sementara standar badan kesehatan dunia (WHO) dan Bappenas, wabah dinilai bisa dikendalikan jika Rt berada di bawah 1 selama 14 hari berturut-turut.

"Nilainya jatim sudah kecil. Belum stabil masih 4 hari. Terakhir 0,7," ujar Windhu, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/7).

Untuk diketahui, angka reproduksi efektif (Rt) adalah jumlah kasus baru yang tertular dari satu kasus terinfeksi pada populasi yang memiliki kekebalan sebagian atau setelah dilakukan intervensi.

Sama halnya di Jatim, Rt di Surabaya, kata Windhu juga telah menyentuh angka di bawah 1, yakni 0,92. Meski demikian hal itu baru terjadi selama 2-3 hari ke belakang sejak pemantauan data mulai 29 Juni 2020.

"Tapi enggak bisa katakan bahwa sudah baik. Masih 2-3 hari. Harus tunggu 14 hari," kata Windhu.

Untuk wilayah lain di Surabaya Raya yakni Kabupaten Sidoarjo, Rt-nya lebih rendah yakni 0,9. Sedangkan Gresik Rt-nya masih 1.

Secara keseluruhan, ujar Windhu, Rt di kawasan Surabaya Raya adalah 0,82.

"Sidoarjo masih sehari di bawah 1. 0,9," katanya.

Berkaca dari hal tersebut, Windhu optimistis reproduksi efektif Covid-19 di Jatim khususnya Surabaya Raya bisa terus ditekan. Apalagi, Pemprov Jatim bersama Pemda di Surabaya Raya telah melakukan langkah yang komprehensif.

Seperti pemberlakuan jam malam. Sehingga ada pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Utamanya begadang dan berkerumun.

Selain itu pemerintah daerah juga makin gencar mengampanyekan protokol kesehatan, dengan melakukan pembagian masker ke sejumlah titik, secara masif.

"Harus dipertahankan. Jangan dilonggarkan dulu. Karena itu naik-turun. Karena Surabaya sudah pernah pertengahan Juni di bawah 1, tapi naik lagi. Karena kebijakannya tidak konsisten," kata dia.

Windhu berharap langkah itu diimbangi dengan tindakan tegas berupa sanksi yang diatur dalam peraturan gubernur, wali kota dan bupati. Dengan itu, sambungnya, masyarakat yang masih nekat melanggar bisa jera karena diganjar hukuman.

"Sudah bagus ada tindakan agresif. Tapi belum diback-up aturan. Harus ada hitam di atas putih. Aturan harus ditegakkan. Testing sudah meningkat. Artinya sudah ada upaya tapi belum signifikan. Kekurangan yang jelas di peraturan. Perwali (Surabaya) belum ada sanksi," pungkasnya.