Masa Bodoh Rakyat di Isu Reshuffle: Kayak Bakal Bener Aja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu menyinggung rencana perombakan kabinet atau reshuffle menteri saat memimpin rapat kabinet di Istana Negara, 18 Juni 2020.

Soal reshuffle itu menjadi salah satu hal yang diungkap Jokowi selain kekecewaan dirinya atas kinerja para menteri yang dinilai tak memiliki kemajuan, terutama terkait penanggulangan virus corona (Covid-19) dan dampaknya.

Menanggapi hal tersebut, kalangan elite politik dan pengamat pun menebak-tebak jika reshuffle dilakukan siapa yang terdepak dari kabinet, serta bagaimana sesungguhnya kinerja Kabinet Indonesia Maju saat ini.

CNNIndonesia.com pun berbincang dengan sejumlah warga biasa untuk mengetahui pendapatnya mengenai gonjang-ganjing yang terjadi di politik Indonesia tersebut.

Seorang pedagang es dawet di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Muhammad Fajar (38 tahun) terkekeh saat memulai perbincangan soal reshuffle tersebut. Sambil melayani pembeli dawetnya, Fajar berpendapat reshuffle menteri tidak berpengaruh untuk dirinya.

"Ganti aja [menterinya], toh enggak ada pengaruhnya buat saya," ujarnya pada CNNIndonesia.com, Rabu (8/7).

Pria asal Banyuwangi, Jawa Timur itu mengaku perombakan kabinet tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap warga seperti dirinya.

"Dulu pak SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] juga pernah ganti menteri. Sekarang juga mau ganti, karena kerjanya enggak bener. Kayak bakal bener aja nanti," kata Fajar.

Pernyataan pria yang merantau ke ibu kota sejak 2008 ini diikuti tawa sejumlah pedagang yang juga berada di sekitarnya.

Fajar juga mengaku tak tahu banyak nama-nama menteri Jokowi. Ia cuma bisa menyebutkan dua nama yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Kesehatan Terawan. Selebihnya, Fajar enggan menyebutnya lagi karena takut salah. 

Muhammad Fajar mengatakan reshuffle kabinet tak berpengaruh bagi dirinya. (CNN Indonesia/ Melani Putri)

Tanggapan serupa juga diungkapkan Abdulah, seorang loper koran di Pasar Minggu. Pria 76 tahun ini mengaku tidak ambil pusing dengan kabar perombakan kabinet.

Abdulah mengaku tidak berharap banyak kepada pemerintahan Jokowi sejak awal. Saat ini ia lebih memikirkan nasibnya di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, usianya termasuk dalam kelompok rentan.

"Enggak saya pikirin soal politik, buat apa juga saya pusing mikir itu, yang saya pikirin biar sehat enggak kena Covid," ujarnya.

Namun, Abdulah mengatakan jika presiden perlu mengganti menteri, ia menyarankan mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Alasannya, ia melihat menkes tidak memberikan solusi nyata di lapangan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"Saya sering baca di koran yang mau saya jual, positif Covid tambah banyak. Nah ini menteri kesehatan ngapain kerjanya, kita yang tua-tua ini katanya rawan kena [infeksi] terus dibiarin aja, itu [menkes] aja yang diganti," katanya.

Abdullah mempertanyakan kerja Menteri Kesehatan di era pandemi corona. (CNN Indonesia/ Melani Putri)

Pendapat yang sama dikemukakan Sugianto. Menurutnya Menkes Terawan selayaknya diganti andai Jokowi ingin merombak kabinet.

"Kalau mau ganti mungkin Menkes," kata pria 32 tahun ini.

Penjual bubur ayam di kawasan Pasar Minggu ini mengaku tidak merasakan kinerja menteri kesehatan. Padahal, kata dia, di saat pandemi Covid-19 seharusnya menteri kesehatan paling menonjol.

"Ini kan lagi ada Covid, ya harusnya Menkes bagi-bagi masker dan cairan cuci tangan [hand sanitizer] buat rakyat miskin," katanya.

Sugianto ingin masker dan hand sanitizer dibagikan gratis untuk rakyat miskin di kala pandemi. (CNN Indonesia/ Melani Putri)

Sementara itu Juminem, penjahit tas di kawasan Kalibata Jakarta Selatan tak tahu menahu soal bakal ada pergantian menteri. Ia tak mau terlalu ambil pusing. 

"Kalau diganti, ya udah ganti saja. Saya enggak tahu yang begitu mah," kata ibu tiga anak ini.

Namun jika memang ada pergantian, Juminem berharap menteri yang mengurusi bantuan sosial yang mestinya diganti jika memang akan ada reshuffle.

Wanita asal Solo ini mengatakan penyaluran bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran. Bansos tak pernah mampir ke rumahnya meski ia termasuk warga miskin di lingkungannya.

"Ada tetangga saya dapet bansos kok saya enggak. Ya sudah lah rejeki sudah ada yang ngatur," katanya.

Juminem juga mengaku tak kenal satupun menteri Jokowi. Ia mengaku jarang membaca berita karena sibuk bekerja.

Juminem berharap ada perbaikan dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. (CNN Indonesia/Melani Putri)

Seorang supir angkutan di Jakarta, Rudianto (44 tahun) mengaku tidak tahu soal isu perombakan kabinet Jokowi. Saat diberitahu kabar ini, ia hanya geleng-geleng kepala.

Laki-laki yang sudah menetap di Jakarta selama 30 tahun tersebut pun enggan berkomentar banyak mengenai kondisi politik dan pemerintahan. Pasalnya, kata dia, dirinya ia jarang membaca berita dan menonton tayangan tayangan televisi tentang kabar terbaru.

"Enggak ada waktu buat mikirin itu, yang penting kan cari uang. Emang mikirin ganti menteri, bisa dapet makan?" kata pria yang akrab disapa Rudi tersebut.

Oleh karena itu, Rudi pun tak bisa berpendapat banyak ketika diajak berbincang mengenai kinerja menteri-menteri Jokowi. Ia hanya berharap kerja pemerintah dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

"Yang penting dampaknya buat rakyat, mau ganti berapa kali pun yang penting kerjanya bener buat rakyat," katanya.

Rudianto mengatakan memikirkan pergantian menteri tak penting karena lebih penting mencari nafkah. (CNN Indonesia/ Melati Putri)

Sebelumnya, Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkait menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan masuk bursa reshuffle (perombakan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Hasilnya, nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berada di posisi paling atas, dengan suara sebesar 64,1 persen dari total responden.

Diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar 52,4 persen suara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen, dan Menteri Agama Fahrul Razy 40,8 persen.

Secara terpisah, Peneliti Puslitpol LIPI Wasisto Rahajo Jati menilai kinerja sektor kesehatan dan ekonomi memang perlu dievaluasi Jokowi karena gagal mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi selama corona mewabah di Indonesia.