Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 819 M untuk Tangani COVID-19

Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 819 miliar untuk penanganan COVID-19. Adapun anggaran tersebut berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Surabaya, hingga pihak swasta atau CSR. Alokasi anggaran ini tentunya tak lepas dari kerja keras Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan jajaran Pemkot Surabaya yang all out dalam menangani pandemi global ini.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya sekaligus Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan dalam menangani COVID-19, Pemkot Surabaya memfokuskan anggaran pada dua sektor, yaitu Jaring Pengaman Sosial dan sektor kesehatan dengan total anggarannya sebesar Rp 819 miliar.

"Anggaran ini untuk penanganan COVID-19 hingga Juli 2020, sehingga anggaran ini sudah ada yang terealisasi dan untuk Bulan Juli sudah siap direalisasikan," ujar Hendro.

Adapun rincian anggaran sebesar Rp 819.521.262.040 berasal dari APBN sebesar Rp 552.862.025.000, dari APBD Provinsi sebesar Rp 49.657.000.000, dari APBD Surabaya sebesar Rp 136.246.514.992, dan dari CSR hingga 30 Juni 2020 sebesar Rp 60.160.162.048. Selain itu, ada juga penambahan biaya berupa pelayanan mobil BIN dan BPNPB berupa rapid test dan swab test yang setara dengan Rp 20.595.560.000.

"Anggaran ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah jika sampai bulan Juli pandemi ini belum selesai," katanya.

Lebih lanjut, Hendro mengatakan alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui beberapa program. Untuk program Jaring Pengaman Sosial, Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan dari APBN berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 43.499 keluarga tidak mampu sejak Januari-Desember dan direalisasikan per triwulan. Di mana dalam satu keluarga terdapat ibu hamil, lansia, anak sekolah, dan/atau disabilitas.

Selain itu, ada juga program sembako dari Kemensos (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) sebesar Rp 150.000 per bulan yang diberikan kepada 111.961 keluarga tidak mampu pada Januari dan Februari. Selanjutnya, pada Maret dan seterusnya diberikan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan. Di samping itu, ada juga Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada 166.394 keluarga sebesar Rp 600.000 per bulan.

"Pemkot juga mendapatkan bantuan dari presiden berupa sembako yang diberikan kepada 10 ribu keluarga, yang nilainya setara dengan Rp 1.595.000.000," imbuhnya.

Sedangkan bantuan dari APBD Provinsi berupa top-up program sembako (BPNT) diberikan kepada 93.673 keluarga penerima Program Sembako Kemensos sebesar Rp 100.000 per bulan. Ada juga bantuan dari APBD provinsi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 38.198 keluarga sebesar Rp 200.000 per bulan. Selain itu, Pemkot Surabaya juga mendapatkan bantuan dari CSR berupa sembako sebanyak 108.170 paket.

"Jadi, total anggaran dari sektor jaring pengaman sosial sampai dengan rencana bulan Juli sebesar Rp 577.090.962.405," tegasnya.

Khusus untuk sektor kesehatan, Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan dari APBN dan APDB provinsi berupa alat pelindung diri seperti baju hazmat dan masker N95.

"Kalau dari APBD Surabaya, kami sudah sediakan anggaran sebesar Rp 136.246.514.992, dan realisasi sampai dengan bulan Juni sebesar Rp 52.992.170.639 dan rencananya bulan Juli realisasi sebesar Rp 83.254.344.353," kata Hendro.

Menurutnya, anggaran ini digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, penyediaan obat, sarana kesehatan, penyediaan rumah isolasi dan sarana prasarananya, thermo gun, desinfektan, kelengkapan pelindung diri berupa baju hazmat, kacamata goggle dan masker, bilik sterilisasi serta pengadaan wastafel.

Hendro juga menjelaskan terkait bantuan dari CSR dalam bidang kesehatan, seperti alat rapid tes, swab test, dan berbagai alat kesehatan lainnya. Di samping itu, ada pula bantuan pelayanan rapid test kepada 34.876 orang dan swab test kepada 8.731 orang yang dilakukan oleh mobil BIN dan BPNPB pusat.

"Jadi, total anggaran dari sektor kesehatan, baik yang preventif maupun kuratif sampai dengan rencana bulan Juli sebesar Rp 242.430.299.635," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari memastikan bahwa semua bantuan CSR yang berasal dari masyarakat langsung dimasukkan datanya ke aplikasi internal inspektorat, sehingga ketersediaan bantuan dapat terus dilihat secara update. Hingga 30 Juni 2020, jika dikapitalisasikan dan totalnya bantuan tersebut setara dengan nilai Rp 60.160.162.048.

"Bantuan dari CSR ini rutin kita publikasikan di website: surabaya.go.id dan selalu kami laporkan kepada DPRD Surabaya," kata Basari.

Basari juga memastikan dalam perencanaan hingga realisasi anggaran, Pemkot Surabaya turut didampingi jajaran kejaksaan, kepolisian, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur, dan Inspektorat Surabaya. Hal ini penting untuk memastikan penyalahgunaan anggaran.

"Dan alhamdulillah hingga saat ini lancar semuanya tanpa kendala," imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono juga memastikan anggaran penanganan COVID-19 di Kota Surabaya sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bahkan, pengalokasian sudah sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 serta Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 terkait refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

"Jadi, tidak ada prosentase atau batas minimal anggaran yang harus digunakan untuk penanganan COVID-19 ini. Dan alhamdulillah di Surabaya bantuan dari CSR sangat banyak, sehingga tentu sangat membantu kami," pungkasnya.