Mahfud Kirim 12 Calon Kompolnas ke Jokowi, Separuhnya Polisi

Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku telah mengantongi 12 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Dari 12 nama itu, Presiden akan memiliih enam nama untuk menjadi komisioner baru Kompolnas. Rinciannya, tiga orang berasal dari unsur kepolisian, dan tiga lainnya dari unsur tokoh masyarakat.

"Kompolnas ini bisa membantu pemerintah dalam mempercepat dan memperbaiki kinerja kepolisian," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Mahfud mengatakan bahwa pemilihan 12 nama tersebut sudah melalui lima jenis seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tertulis, assesment, kesehatan, dan wawancara. Ia juga menjamin, proses seleksi telah dilakukan secara ketat dan dilakukan orang-orang kredibel.

Ia berharap enam orang yang terpilih nantinya bisa membantu Presiden dalam mempercepat dan memperbaiki lagi kinerja kepolisian.

"Tim seleksi ini orang-orang yang kredibel semua, kami percaya mereka menyeleksi dengan baik dan obyektif," kata dia.

Dari 12 nama yang telah disiapkan, masing-masing setengahnya berasal dari unsur kepolisian dan tokoh masyarakat. Enam nama dari unsur masyarakat yakni, Sri Nurherawati, Yosep Adi Prasetyo, Yusuf, Junaedi Saibih, Muhammad Dawam, dan Poengky Indarti.

Sementara enam lainnya yang berasal dari unsur kepolisian yakni, Benny Mamoto, Eko Hadi Sutedjo, Pudji Hartanto Iskandar, Supardi Hamid, Albertus Wahyurudhanto, dan Arief Wicaksono Sudi Utomo.

Menurut Mahfud, pemilihan 12 nama sebagai calon komisioner baru Kompolnas mundur dari jadwal semula pada Mei akibat Covid-19. Meski demikian, katanya, nama-nama itu dipilih jauh hari sebelumnya.

"Tapi karena ada pandemi jadi agak ditunda sedikit, meskipun sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum pandemi, bahkan anggota Kompolnas yang lama juga sudah menghadap Presiden untuk memberikan laporan akhir tugas," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak menilai kerja Kompolnas tak efektif dalam mengawasi Polri karena ada dalam lingkup UU Polri, bermarkas di kompleks Polri, dan diisi pejabat dari kalangan pensiunan polisi.