Mahfud MD Ingatkan TNI dan Polri Tak Langgar HAM di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak yang bertugas di Papua tidak mudah terprovokasi hingga menyebabkan TNI dan Polri mengambil langkah penyelesaian yang berlebihan yang bisa dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu disampaikan Mahfud dalam rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) di Papua, Rabu (22/7). Ia berkata semua persoalan harus diselesaikan menurut asas hukum yang tepat.

"Jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain" kata Mahfud.

Ia mengaku menyadari tugas TNI dan Polri di Papua saat ini semakin berat. Tugas TNI dan Polri, kata dia, tak hanya mengamankan NKRI, khususnya di wilayah rawan konflik. Aparat juga diberi mandat untuk ikut serta dalam penyelesaian wabah Covid-19.

Namun, Mahfud meminta agar tugas pokok berkaitan dengan keamanan negara harus tetap dilakukan dengan baik.

"Jangan sampai karena kita fokus menangani covid lalu tugas lain terabaikan. Khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita," kata Mahfud.

Situasi di Papua sampai saat ini belum sepenuhnya kondusif. Di sejumlah daerah konflik masih terjadi antara aparat keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka.

Terbaru, konflik senjata kedua pihak menewaskan dua orang yakni ayah dan anak, Sabtu (18/7). Keduanya tewas setelah tertembak Tim Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif Para Raider 330/Tri Dharma TNI di Distrik Kenyam, Papua.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi Gusti Nyoman memastikan kedua orang tersebut bukan warga sipil, melainkan anggota Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) pimpinan Egianus Kogoya.

Di lain pihak, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Nduga membantah pernyataan yang disampaikan TNI tersebut. 

"Kami Pimpinan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama di bawah Pimpinan Panglima Brigjen Egianus Kogeya dan Komadan Operasi Kodap III Ndugama Pemne Kogeya 100 persen menolak dengan tegas tuduhan aparat militer Indonesia dua korban adalah anggota pasukan TPNPB-OPM Pimpinan Egianus Kogeya. Itu sama sekali tidak benar," ujarnya melalui rilis yang dikirim oleh juru bicara TPMPB-OPM Sebby Sambom di facebook, Rabu (22/7).