Minim Kebijakan Pusat, PJJ Tahun Ajaran Baru Tak Membaik

CNN Indonesia | Kamis, 23/07/2020 04:14 WIB
Nasib pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran baru tak beda dengan sebelumnya yang terkendala akses internet, sementara usaha kemendikbud masih minimalis. Sejumlah siswa di Banten belajar daring di lokasi jauh dari rumah akibat keterbatasan sinyal. (Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah guru mengaku tak ada perubahan signifikan terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tahun ajaran 2020/2021. Keterbatasan akses internet jadi hambatan utama. Sementara, solusi dari Pusat masih jauh panggang dari api. Ragam cara kreatif ditempuh daerah.

Eka Ilham, Guru SMK Negeri 1 Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengakui kendala yang didapati mereka ketika mengajar jarak jauh masih kurang lebih sama dengan pengalaman PJJ selama empat bulan sebelumnya.

"Kalau kami yang di lapangan melihat PJJ tahun ajaran baru tidak ada perubahan yang signifikan [dengan tahun ajaran sebelumnya]. Kalaupun kami melakukan pembelajaran daring juga tidak maksimal," ujar dia, kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (22/7).


Selama PJJ, katanya, kendala ekonomi, keterbatasan fasilitas dan jaringan jadi permasalahan paling banyak ditemukan. Ini serupa dengan yang terjadi di PJJ tahun ajaran lalu.

Eka menyebut 99 persen siswa di SMKN 1 Palibelo datang dari keluarga berprofesi petani yang tak punya akses fasilitas teknologi untuk belajar daring.

"Kami coba [belajar daring] dengan Whatsapp. Dari 30 siswa yang ada per kelas, yang bisa berpartisipasi hanya tiga sampai empat orang," ceritanya.

Untuk itu, pihaknya terpaksa melakukan kunjungan ke masing-masing rumah siswa. Namun itupun tak bisa menjangkau semua siswa, karena banyak di antara mereka yang tinggal jauh dari sekolah. Bahkan sampai di pegunungan.

Selama jeda tahun ajaran 2019/2020 ke tahun ajaran 2020/2021, Eka mengaku pihaknya sempat mendapat pelatihan mengajar di tengah PJJ. Namun, pelatihan tersebut hanya sekedar mengajarkan guru cara mengakses platform belajar daring, seperti Google Classroom.

Infografis Perbandingan Kecepatan Internet 6 Kota di IndonesiaFoto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Padahal, permasalahan di sekolahnya bukan cuma kemampuan mengakses platform digital, tapi ketiadaan akses kepada fasilitas untuk belajar daring.

Serupa, Randi (bukan nama sebenarnya), guru SMP negeri di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengaku pihaknya terpaksa melakukan pembelajaran tatap muka ketika masa orientasi sekolah atau MPLS untuk siswa baru akibat keterbatasan akses internet.

Padahal, wilayahnya masih masuk ke area zona kuning yang belum dibolehkan membuka sekolah.

"Kepala sekolah dan komite berpikirnya karena siswa akses internetnya sulit, sinyal sulit. Apalagi gadget hanya beberapa siswa yang memiliki. Karena kesulitan akses itu diputuskan tatap muka hanya Senin sampai Kamis [pekan lalu]," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Pihaknya sempat membeli 50 tablet dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi beberapa waktu lalu. Namun itu percuma karena tak ada akses internet.

"Tapi ya tidak bisa digunakan tabletnya. Karena yang jadi masalah di sini minimnya jaringan, terutama di desa-desa," ungkapnya.

Wifi Gratis

Terpisah, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengungkapkan para siswa, khususnya di SD Negeri dan SMP Swasta, kesulitan memperoleh akses daring meski 54 persen orang tua enggan belajar tatap muka karena risau dengan Covid-19.

Sementara, dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), sulit digunakan untuk, misalnya, melakukan pengadaan gawai ataupun paket kuota karena pertanggungjawabannya sulit.

Mendikbud Nadiem Makarim saat acara temu media di Graha 1. Gedung A Kementrian Pendidikan dan Budaya.  Jakarta.  Senin (23/12/2019). CNN Indonesia/Andry NovelinoMendikbud Nadiem Makarim banyak menelurkan kebijakan berbasis digital, sementara infrastruktur internet di Indonesia belum merata. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Oleh karenanya, Pemkot Yogyakarta mengatasi permasalahan akses tersebut dengan memperluas cakupan wifi gratis di kampung-kampung. Saat ini, telah ada 211 titik wifi yang ditempatkan di balai RW atau Kampung.

"Meskipun demikian, belum semua bisa cover akses wifi gratis. Makanya kelemahan akses itu kami coba atasi dengan program guru kunjung," paparnya.

Dengan program yang akan segera diujicobakan ini, nantinya para siswa akan dikumpulkan di balai RW, kampung atau pun di rumah salah satu warga setempat.

Pemkot juga, kata Heroe, sedang mengkaji rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka mengingat siswa SD sebagian besar berdomisili di sekitar sekolah.

"Artinya, setiap hari anak-anak itu setiap hari sebenarnya sudah bermain di lingkungan kampungnya. Otomatis jika dilakukan pembelajaran di sekolah sebenarnya juga tak masalah," anggapnya.

Menurut data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G. Sebanyak 9.113 desa/kelurahan di antaranya merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Dari keseluruhan wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi jaringan 2G. Artinya ada 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Kemendikbud harus memetakan data kebutuhan PJJ di lapangan. Ini termasuk sekolah yang kesulitan jaringan, fasilitas teknologi sampai akses listrik.

Infografis Jumlah Anggaran yang Dikelola NadiemFoto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"Udah ada survei, tapi online. Ya hanya yang punya jaringan internet yang terdeteksi. Gimana yang di pelosok? Jadi validitas surveinya dipertanyakan," ujarnya melalui diskusi daring, Senin (20/7).

Terkait masalah akses internet, Mendikbud Nadiem Makarim sempat menyodorkan solusi belajar dari rumah via TVRI. Selain itu, ada wacana pembuatan kurikulum masa pandemi meski belum terealisasi. Setelah itu, tak ada aksi signifikan.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemdikbud Evy Mulyani mengatakan pihaknya masih memetakan daerah yang terkendala akses listrik. Padahal, tahun ajaran 2020/2021 sudah dimulai sejak 13 Juli lalu.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud juga menyiapkan modul pembelajaran yang bakal disebarkan ke sekolah yang tak mampu melakukan pembelajaran daring. Modul ini diharapkan bisa membantu siswa belajar dengan pengawasan minim dari guru.

(fey/sut/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK