Sekolah Buka Kala Corona, FSGI Singgung Akses Internet Buruk

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan sejumlah daerah melanggar syarat pembukaan sekolah di masa pandemi Covid-19 terutama karena kendala akses internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Saling lempar tanggung jawab pengawasan pun terjadi antar kementerian.

"Terkendala di sarana prasarana. Sinyal jelek. Artinya mereka merasa enggak akan bisa PJJ online sebab kendala internet yang buruk," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/7).

Sebelumnya,FSGI melaporkan ada empat daerah yang diduga melakukan pembelajaran tatap muka di hari pertama tahun ajaran 2020/2021 meski tidak memenuhi syarat. Yakni, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh; Kabupaten Pandeglang, Banten; Kota Bekasi, Jawa Barat; dan Kota Padang, Sumatera Barat.

Padahal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menekankan jenjang TK dan SD belum boleh belajar tatap muka. Sekolah boleh dibuka hanya di zona hijau aman dari Covid-19.

Satriwan mengatakan kendala PJJ khususnya ditemukan di Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Pandeglang. Beberapa sekolah juga mengaku siswa tak punya telepon pintar dan laptop untuk belajar daring.

Dari informasi terbaru yang diterima pihaknya, ia mengatakan Kota Bekasi, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Padang sudah menghentikan pembelajaran tatap muka dan kembali belajar daring.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Kendati demikian, Satriwan menilai hal ini menunjukkan urgensi pemerintah mendukung jalannya PJJ. Terlebih, setidaknya 94 persen siswa di Indonesia masih harus PJJ tahun ajaran ini.

"Kami mendorong agar pemerintah pusat, lintas kementerian bersama pemda, memenuhi kebutuhan internet warga. Bagi daerah yang sinyalnya jelek, bahkan tidak ada sinyal, ini kan permasalahan," ungkapnya.

Tak hanya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, ia menyebut keterbatasan fasilitas PJJ bahkan masih banyak ditemukan di perkotaan. Satriwan menyarankan pemerintah memberikan subsidi gawai kepada sekolah lewat bantuan Dana Desa.

Terpisah, Direktur Layanan Aplikasi dan Informatika (Aptika) Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bambang Dwi Anggono mengaku sudah menyediakan 150 ribu akses internet berbagai metode dan jaringan, seperti fiber optik hingga 4G, untuk mempermudah PJJ.

"Namun, memang masih punya PR buat yang tidak terjangkau sama fiber optik dan 4G. Akan ada juga Satelit Satria yang bisa menjangkau seluruh warga nantinya," kata dia, dikutip dari Antara.

Pihaknya juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para operator penyedia layanan seluler agar memberikan keringanan pembiayaan internet.

"Kita telah terima laporan dari para operator seluler. Mereka mengatakan sudah beri diskon Rp1,9 triliun per bulan untuk para pengguna internet. Tapi, memang tidak mencukupi dengan kondisi mendadak pandemi ini," kata Bambang.

Selain akses internet, Bambang pun menyoroti masalah ketersediaan perangkat atau gadget yang mampu menunjang PJJ para siswa yang belajar dari rumah.

Foto: Fajrian

"Untuk gadget, kami kerja bersama dengan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, untuk pastikan barang-barang yang masuk di Indonesia bisa terjangkau," kata dia.

Pengawasan

Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data pemerintah daerah yang membuka sekolah.

"Kemendikbud sedang mengklarifikasi daerah zona nonhijau yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Plt. Inspektorat Jenderal Kemendikbud Chatarina Girsang menyebut pengawasan kebijakan pembukaan sekolah oleh Pemda menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pengawasan terkait masalah Covid menjadi tanggung jawab Kemendagri. Karena Pemda bagian dari tim penanggulangan bencana daerah," katanya.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri melemparkan kembali tanggung jawab soal itu kepada Kemendikbud.

"Sekolah di Kemendiknas izin," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar.

Sejumlah sekolah yang menggelar belajar tatap muka menerapkan protokol pencegahan Covid-19. (Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Zona Hijau Hati-hati

Salah satu zona hijau Covid-19, Sukabumi, belum membuka sekolah-sekolahnya. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Dedi Supandi menyatakan pembelajaran tatap muka di SMA/SMK Kota Sukabumi belum dilaksanakan karena prinsip kehati-hatian.

Menurutnya, 39 SMA/SMK Sukabumi sudah mengajukan kesiapan pembelajaran tatap muka. Mereka, kata dia, sudah memenuhi dua syarat utama; penerapan protokol kesehatan, dan jumlah siswa yang bertempat tinggal di luar Kota Sukabumi mencapai 52 persen.

"Kami harus melihat stabilitas zona Kota Sukabumi, ini tidak bisa dilihat dalam satu pekan. Kami akan memantau status di sana. Jika konsisten berstatus zona hijau, akhir Juli akan evaluasi. Kemudian, kami akan membuat keputusan, apakah pembelajaran tatap muka di Kota Sukabumi dapat dilaksanakan," kata Dedi dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/7).