Ketua Hanura Sultra Bantah Minta Mahar Politik di Pilkada

CNN Indonesia | Sabtu, 25/07/2020 02:48 WIB
Ketua DPD Hanura Sulawesi Tenggara Wa Ode Nurhayati membantah meminta mahar untuk pencalonan di Kabupaten Konawe Selatan. Ketua DPD Hanura Sulawesi Tenggara Wa Ode Nurhayati membantah meminta mahar politik terkati pencalonan bupati di Kabupaten Konawe Selatan (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara (Sultra) Wa Ode Nurhayati membantah telah meminta mahar politik kepada bakal calon kepala daerah yang maju di Pemilihan Bupati Konawe Selatan (Konsel) dalam Pilkada Serentak 2020.

Sebelumnya, Andri Darmawan selaku kuasa hukum Aksan Jaya Putra, anak dari Calon Bupati Konsel petahana Surunuddin Rangga melaporkan Wa Ode ke Polda Sultra atas dugaan penipuan dan penggelapan soal janji rekomendasi dari partai politik.

"Itu fitnah, tidak benar itu (permintaan uang)," kata Wa Ode Nurhayati saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/7).


Ia menilai ribut-ribut soal dugaan mahar politik ini akibat dari ketidakpuasan pihak Surunuddin yang tidak mendapatkan rekomendasi Hanura. Wa Ode mengaku, sebagai ketua partai, menjamin tim pilkada mulai dari tingkat DPC maupun DPD tidak melakukan seperti dituduhkan oleh Andri Darmawan.

"Proses politik Hanura di Pilkada Konsel benar sesuai aturan dan mekanisme partai. Bahwa surat tugas berpindah tangan ke pasangan lain, murni bukan mahar politik tapi Surunuddin tidak menjalankan dua poin perintah partai," jelasnya.

Dua syarat tersebut adalah Surunuddin harusnya telah menentukan wakil untuk maju di Pilkada Konsel. Namun hingga surat tugas yang diberikan telah melebihi batas waktu, bupati petahana itu belum menentukan pendampingnya.

Pihaknya juga telah menyodorkan nama Ketua DPC Hanura Konsel Nurmantasyah, namun tidak direspon oleh Surunuddin. Pihaknya pun tidak mempermasalahkan jika yang bersangkutan memilih kandidat lain.

"Itu pertama tidak dipenuhi. Kedua, sampai masa waktunya surat tugas Surunuddin tidak menyerahkan surat B1 KWK rekomendasi dari partai lain untuk melengkapi Hanura. Sehingga DPP mengambil langkah strategis memberikan keputusan politik kepada orang lain dianggap pas," jelasnya.

DPP Hanura kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Rusmin Abdul Gani-Senawan Silondae. Hal itu didasari karena Rusmin siap menjadi kader Hanura sedangkan Senawan meyakinkan bahwa PDI Perjuangan sudah di tangan.

Mantan anggota DPR RI ini mengakui bahwa pernah menerima uang dari Andri Darmawan Rp500 juta yang diberikan dua tahap. Menurut Wa Ode, uang tersebut sesuai pembicaraan mereka adalah untuk operasional mengurus pintu Hanura ke DPP.

"Kami hanya menyampaikan bahwa itu hanya operasional karena baik DPC maupun DPD harus bolak balik ke Jakarta membawa berkas bersangkutan dan foto kopi. Pengurus juga harus nginap di jakarta sampai berminggu-minggu," katanya.

Berbicara mahar, sebut Wa Ode, berarti memberikan jaminan kepada calon tertentu untuk mendapatkan pintu. Namun sebaliknya, Surunuddin tidak mendapatkan dua kursi Hanura karena tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh DPP.

"Sebagai ketua partai, saya sudah menjaga komitmen dengan Surunuddin kurang lebih tiga bulan sebelum ada kandidat lain di Konsel. Akhirnya pindah ke pasangan lain karena dianggap lebih pas," imbuhnya.

Wa Ode menuturkan, pelaporan dirinya ke Polda Sultra adalah upaya pembunuhan karakter kepada dirinya dan Partai Hanura. Untuk itu, ia juga akan melaporkan balik Aksan Jaya Putra ke Polda Metro Jaya karena dianggap memfitnahnya lewat kuasa hukum Andri Darmawan.

"Padahal ini belum ada proses di polisi sudah langsung disampaikan ke media. Kalau soal tagih menagih, kenapa harus di media? Kalau caranya baik-baik tentu tidak sampai seviral ini," ucapnya.

(fnd/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]